Bale Mediasi Bukan Sekedar Simbol

0
355

SELONG, Warta Rinjani – Bale Mediasi sebagai wadah masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat bawah. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyakarat untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi SH menilai, kehadidran Bale Mediasi memberi angin segar antar masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tanpa harus melalui prosedur hukum. Selain itu, kehadiran Bale Mediasi justru meringankan tugas aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian konflik antar masyarakat.

Ia bersyukur bahwa Lombok Timur sebagai daerah pertama di NTB yang mengukuhkan kepengurusan Bale Mediasi.

“Betapa besar manfaatnya dibangun Bale Mediasi ini dan juga diisi oleh orang yang berkompeten dan punya integritas tinggi dalam menyelesaikan berbagai perkara diluar pengadilan,” ujar H Rumaksi saat mengukuhkan pengurus Bale Mediasi di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (6/1).

Pengukuhan pengurus Bale Mediasi Lombok Timur itu juga dihadiri penggagasnya HL. Mariyun SH, sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta kepala OPD lainnya.

Diakuinya, Lombok Timur memiliki sejumlah persoalan yang cukup kompleks dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi. Contohnya saja, persoalan tanah yang acapkali dapat menyebabkan timbulnya konflik, baik antar masyarakat maupun dengan pemerintah.

Tanah adat, tanah ulayat dan tanah yang tidak bertuan lainnya di NTB seluas 250 ribu hektar, salah satunya berada di Lombok Timur. Tanah tidak bertuan itu memicu terjadinya konflik ditengah masyarakat bahkan pemerintah sendiri.

“Saling klaim lahan menghambat investor untuk menanamkan modalnya, Konflik tanah ini terus berlarut-larut karena masyarakat mengklaim menempati lahan itu berpuluh-puluh tahun lamanya,” papar Rumaksi.

Baca Juga  Kini, Lotim Sudah Berstatus Zona Oranye

Terkadang, muncul benturan terkait kewenangan pada kebijakan. Di satu sisi kewenangan tanah mereka ditarik oleh provinsi, namun di sisi lain menjadi dilematis bagi bupati.

Kasus lainnya yang muncul semisal penertiban tambang. Pemkab tidak punya kewenangan penuh dalam mengatur sektor pertambangan sehingga dalam upaya menertibkan pra penambang ilegal menjadi beban pemkab.

“Pemprov ini buta dan tuli. Segala sesuatunya dan menjadi kewenangan penuh pertambangan ada pada pemerintah propinsi,” tegasnya.

Kehadiran Bale Mediasi nantinya diharapkan mampu memecahkan persoalan baik itu secara adat ataupun non justice.

Pun demikian, Bale Mediasi bukan sekedar simbol semata, tetapi kehadirannya dirasakan dapat bermanfaat ditengah-tengah masyarakat yg sedang bergejolak.

“Jangan berdakwah dengan lisan saja tapi dakwah-lah dgn ikhsan.
Sehingga, jaksa, polisi dan hakim akan lebih mudah dalam bekerja,” pintanya.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, HL Mariyun SH, selaku penggagas Bale Mediasi ini menilai lembaga mediasi ini diberi kewenangan seluas-luasnya sesuai peraturan perundang-undagan untuk melakukan mediasi sengketa diluar pengadilan.

Dia pun mengingatkan pentingnya mitigasi perkara di pengadilan baik pidana maupun perdata. Demikian pula peraturan arbitrase, serta cara berekonsiliasi.

“Dasar hukum lembaga ini telah diatur dalam Peraturan MA No. 1/ 2016 terutama pada pasal 36, dimana perkara sengketa dapat diselesaikan diluar jalur pengadilan.

“Kehakiman membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan mediasi. Syarat Mediasi harus bersertifikat. Di Lombok misalnya walaupun tidak punya sertifikat, penyelesaian bisa dilakukan dengan lembaga adatnya. Bale mediasi bukan hanya menyelesaikan perkara perdata tapi pidana,” jelas Mariyun.

Baca Juga  Dispora Lotim Berikan Penghargaan Bagi Pemenang Pemuda Pelopor

Bale Mediasi sebagai salah satu lembaga sesuai kesepakatan dengan Polri, Kejagung dan lembaga Kehakiman dapat menyelesaikan perkara ringan, konflik antara masyarakat lainnya. Misalnya pelaku pencurian ayam, KDRT, dan perkara pidana ringan lainnya tidak harus masuk penjara. Tapi, dapat diselesaikan secara adat.

Penanggung jawab pengukuhan pengurus Bale Media yang juga Kepala Badan Kesbangpol Lombok Timur, Salmun Rahman SH mengungkapkan, sebelum terbentuknya Bale Mediasi ini sebanyak 9 perkara dalam penanganan. Tiga Perkara dapat diselesaikan perdamaian, sementara 6 kasus lainnya masih dalam proses.

“Gambaran tersebut Bale Mediasi diharapkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana atau wadah bagi masyarakat yang berkonflik sengketa di luar pengadilan dengan cara-cara bermusyawarah dan mufakat berlandaskan nilai budaya, nilai agama dan kearifan lokal,” jelasnya.

Baginya, tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui lembaga peradilan. Tetapi, sistem adat yang dijumpai di daerah Lombok ini dapat menyelesaikan persoalan atau konflik sesuai Perda Gubernur NTB No. 9 tahun 2018.

“Kepada lurah, camat, kepala desa dapat segera memfasilitasi terbentuknya bale mediasi ditingkat desa,” harapnya.
Dalam pengukuhan pengurus Bale Mediasi periode 2020-2024 sesuai SK Bupati No. 188.45/15/2020 berikut daftar pengurus :

  1. Bupati Lotim sebagai pembina I
  2. Wakil Bupati Lotim Sebagai Pembina II
  3. Sekretaris Daerah Lotim sebagai pengarah
  4. Kepala Bakesbangpoldagri sebagai Penanggung jawab
  5. DR. H. As’ad, SH, MH, Ketua pelaksana Harian
  6. H AYaalaatain, SH sebagai koordinator penyelesaian sengketa. (dy)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar