MAROS -Berkunjung ke Taman Nasional Batimurung Bulusaraung (Babul) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan melahirkan kesan luar biasa. Keindahan alam di taman nasional ini mampu memikat siapa saja yang mengunjunginya.

Tak terkecuali bagi Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy. Orang nomor satu di Kabupaten Lombok Timur ini bersama rombongan mengunjungi taman nasional tersebut beberapa waktu lalu. Sejak awal menjejakkan kaki di taman nasional itu, Sukiman tak henti-hentinya melontarkan pujian takjub.

Google search engine

Taman nasional yang terletak Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini rupanya mampu menghipnotis rombongan Bupati Lotim. Begitu takjubnya dengan pemandangan dan panorama sekeliling, rombongan bupati menyempatkan diri mengeksplore isi dalam obyek wisata Babul. Bahkan, gua berkedalaman sekitar 150 meter ditaman nasional itu tak luput dijejakinya.

Berada di ketinggian 600 mdpl, keindahan panorama Babul kian bertambah setelah Pemkab Maros turut campur dalam pembenahannya untuk dijadikan daerah tujuan wisata khusus.

“Hasil kunker kali ini dapat dipetik dengan mengkreasi segala komponen termasuk memberikan inovasi dan informasi yang lebih luas kepada masyarakat dan wisatawan lainnya yang akan berkunjung ke daerah Lotim,” ujar Bupati Sukiman Azmy dalam sambutannya di hadapan Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (Babul), Maros, Sulawesi Selatan, Ir. Yusaac Mangetan, MAB di lokasi wisata Babul.

Kreasi itu dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk semisal, membuat lampu-lampu berwarna-warni hasil kreasi untuk mendatangkan hasil maksimal. Taman Wisata Babul ini merupakan salah satu taman nasional yang dikelola dengan manajemen luar biasa.

“Obyek wisata di Lotim masih alami dan tradisional. Berbeda sistem pengelolaan di negara lain salah satunya di Vietnam. Meski terkesan tradisional tetapi manajemen pengelolaannya sudah internasional,” ujar Sukiman.

Kendati demikian, sistem pengelolaan di Taman Nasional Babul ini pun patut di-copy paste sebagai uji petik dalam mengembangkan sektor pariwisata di Lotim.

Sukiman membeberkan, dari geografis Lotim tidak meiliki bandara sebagai daerah wisata. Namun dengan promosi dan SDM yang ada, daerah ini bisa jadi pengembangan lokasi wisata.

BACA JUGA:  Terkait Penurunan Baliho HRS, Silaturrahmi Danrem 162 Wira Bhakti Ke Tokoh FPI Karang Taliwang Buahkan Kesepakatan Manis

Selain itu, ucapnya, kerjasama dengan semua pihak sebagai kebutuhan untuk ikut mengambangkan sektor pariwisata. Termasuk mengakomodir kepentingan masyarakat untuk bersama-sama membangun daerah untuk mendatangkan PAD dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

BACA JUGA  Bupati Lotim Hadiri Rapat Sinkronisasi Mingguan Motogp

“Sembalun itu punya potensi yang luar biasa, tetapi sampai saat ini tidak mendatangkan apa-apa untuk Lombok Timur,” ujarnya.

Ia mencontohkan satu kasus yang pernah terjadi di Lombok Timur beberapa waktu lalu ketika gempa bumi terjadi di Lotim. Dalam data manufaktur pengunjung hanya terdapat 682 orang yang membeli tiket. Ketika gempa bumi terjadi, ternyata tim penyelamat dari Basarnas dan BPBD harus mengevakuasi sekurang-kurangnya 1200-an orang. Artinya, masih ada jalan ‘tikus’ yang dilalui oleh pengunjung pendaki gunung untuk menuju lokasi.

“Kalau sudah begini sudah jelas potensi PAD kita kecil bahkan mungkin tidak ada,” ujar Sukiman sedikit kecewa.

Sukiman mengatakan, kunjungan ke Taman Nasional Babul merupakan bentuk keseriusan pemerintah Lotim melihat potensi yang ada. Potensi tersebut nantinya untuk diadopsi di Lombok Timur.
Kerjasama kedua belah pihak antara Pemkab Maros dan TN Babul disebutnya menjadi rujukan dalam sistem pengelolaan wisata terpadu. Sebab, keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan, baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros maupun TN Babul.

Model kerjasama pengelolaan wisata terpadu inilah yang nantinya akan diterapkan pada salah satu obyek wisata lainnya di Lombok Timur. Salah satunya yang sudah dapat pengakuan yakni obyek wisata Joben (Otak Kokoq) yang berlokasi di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur.

Konflik saling klaim kepemilikan lahan di lokasi tersebut jelasnya, selama puluhan tahun sebagai salah satu penyebab dilakukan studi banding. Luas lahan Joben atau Otak Kokoq yang diklaim TNGR 1,6 hektar. Artinya, sebagian besar lokasi wisata Joben tersebut berada di dalam kawasan TNGR. Meski diakui Pemkab Lombok Timur, lahan milik Pemkab Lotim sesuai dengan kepemilikan lahan (alas hak atas tanah) hanya 1,3 are.

BACA JUGA  Pemkab Lotim Datangkan Mesin Pembuatan Spandek

“Sengketa pengelolaan destinasi wisata Joben sudah berlangsung selama 10 tahun. Perselisihan ini sudah berlangsung lama dan belum mendapatkan solusi oleh sejumlah bupati di Lotim,” ungkap Sukiman Azmy.

Konflik yang telah lama berakar ini ingin diakhiri dengan menawarkan ‘win-win solution’ antara Pemkab Lotim bersama TNGR. Tawaran inipun merupakan arahan  Dirjend Kementerian Kehutanan RI sebagai solusi pemecahan dengan berkunjung  ke Kabupaten Maros, Sulsel untuk studi banding ke TN Bantimurung Bulusaraung.

“Kami ingin berdamai dengan menawarkan kerjasama pengelolaan wisata. Dari kerjasama itu sistem pengelolaannya pun menjadi jelas. Setelah ini terealisasi, Pemkab Lotim akan menampilkan produk-produk unggulannya dilokasi wisata tersebut,” terang Sukiman.

Dalam kesempatan berbeda, Bupati Lotim HM Sukiman Azmy secara blak-blakan menganggap bahwa sistem yang dibangun Pemkab Maros dalam model kerjasama di sektor pariwisata jauh lebih tersistematis dibanding daerah lainnya di Indonesia. Bukan hanya itu, Pemkab Maros dikenal sebagai daerah yang mendapatkan penghargaan pengelolaan pelayanan publik terbaik di samping sejumlah prestasi nasional lainnya yang membanggakan.

“Pemkab Lotim ingin sistem pengelolaan destinasi wisata dapat kita tiru seperti yang dilakukan oleh Pemkab Maros dan TN Babul selama ini,” harap Sukiman.

Bupati Maros, Ir. HM. Hatta Rahman MM saat menerima rombongan tim ekspedisi Lotim mengakui bahwa kasus Balai TNGR nyaris persis dengan apa yang dialami oleh TN Babul dalam beberapa waktu lalu. Saling klaim kepemilikan lahan sebagai lokasi obyek wisata saat itu tidak jauh berbeda dengan Pemkab Lotim. Namun, sejak era kepemimpinannya, masalah itu terselesaikan.
Didampingi Ketua DPRD Maros, H. Andi Patarai Amir, SE, Hatta Rahman menyederhanakan sistem pengelolaan yang telah disepakati bersama.

“Kalau bisa disederhanakan kenapa dipersulit. Simple saja pemikiran kami. Contohnya, dalam pengelolaan tiket masuk destinasi wisata TN Babul. Kami minta semua harga tiket diseragamkan kepada siapapun, apakah pengunjungnya besar atau kecil,” kata Hatta Rahman.

Ini diberlakukan karena akhir dalam sistem kerjasama pengelolaan obyek wisata TN Babul adalah sama-sama memperoleh keuntungan kedua belah pihak. Dari hasil pengelolaan obyek wisata itu, Pemkab Maros memperoleh PAD sebesar Rp 9,8 miliar. Demikian pula, TN Babul memperoleh Rp. 2 miliar lebih.

BACA JUGA  Pemda Lotim Siapkan 33 Shuttle Bus

Pembagian hasil tersebut dirasakan adil lantaran Pemkab Maros menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjaga kelestarian alam TN Babul. Sehingga, Maros akan dijadikan sebagai pusat destinasi wisata di Sulsel selain lokasi wisata lainnya.

Dalam perolehan PAD, Kabupaten Maros masih mengandalkan TN Bantimurung Bulusaraung (Babul) dan Leang Patunuang. Termasuk obyek wisata lainnya Ramang-ramang yang kini dikelola masyarakat setempat.

Kabupaten Maros sebagai daerah penyangga kota Makassar topografinya berada di tengah tiga kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Diantaranya, Kota Makassar, Kabupaten Sidrap dan Pangkep. Apalagi, Bandara Sultan Hasanuddin masuk dalam wilayah Maros, memberikan keuntungan lebih dalam perolehan PAD.

“Seluruh wilayah bandara masih menjadi wilayah Kabupaten Maros,” terang M. Hatta Rahman.

Memiliki jumlah penduduk 426 ribu lebih atau sepertiga dari jumlah penduduk Lombok Timur, Kabupaten Maros memperoleh PAD sebesar Rp 204 miliar per tahun. PAD itu diperoleh dari pajak parkir bandara, hotel Rp 30 miliar, pajak setoran lainnya. Dan, 50 persen pajak diperoleh dari sektor pertanian.

Dengan luas wilayah  1.611 kilometer persegi, diantaranya 40 persen berada pada kawasan hutan. Bupati Maros juga berencana kedepannya, daerah yang dijuluki sebagai ‘Kingdom of the Butterfly’ itu menjadikan Maros sebagai daerah bisnis.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Ferdiansyah, SIP, yang menganggap keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam sistem pengelolaan obyek wisata terpadu.

“Masyarakat punya andil besar dalam menjaga dan melestarikan kawasan wisata itu. Keterlibatan penduduk lokal semata-mata untuk mengangkat taraf hidup mereka,” papar Ferdiansyah.

Campur tangan masyarakat lokal memanfaatkan lokasi wisata sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kehadiran pengunjung bakal membawa keberkahan dimana produk-produk yang mereka tawarkan terjual.

“Masyarakat lokal diberdayakan disamping mereka dituntut untuk tetap menjaga keaslian lingkungan Taman Nasional (TN). Orang lain tidak boleh berbisnis dilokasi itu. Jadi harus penduduk lokal setempat,” jelasnya. (wr-dy)

Artikulli tjetër

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini