LOMBOK TIMUR – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur tengah mengkaji kembali sejumlah perusahaan yang telah terdaftar, namun belum juga beroperasi.

“Kami masih menyelidiki penyebab perusahaan itu tidak beroperasi,” ujar Kepala Disnakertrans Lotim, Supardi dalam acara Edukasi Program BPJS Ketenagakerjaan bersama tenaga pengawas Ketenagakerjaan se Pulau Lombok, Senin, (12/7).

Google search engine

Diakuinya bahwa, dampak covid-19 begitu berpengaruh dalam pendapatan perusahaan. Oleh karenanya, ia meminta kerjasama dari semua perusahaan yang ada di Lotim untuk lebih mensosialisakan BPJS Ketenagakerjaan.

Disebutkan Supardi, dari 103 badan usaha di Lotim ternyata banyak yang tidak beroperasi. Hal itu lebih disebabkan karena pandemi Covid-19.

“Kami akan panggil secara bertahap perusahaan-perusahaan itu. Sehari sekitar 35 perusahaan akan dipanggil selama 3 hari,” tandasnya.

Ia juga menyebutkan, ada beberapa perusahaan yang tidak jujur dengan keadaan perusahaannya sendiri.

Sementara itu, Kasi Pengawasan Norma Disnakertran Lotim Hj. Nina Triana, SH. MSi menegaskan, perusahaan yang tidak mengikuti BPJS akan dikenak sanksi administrasi hingga pencabutan usaha.

Edukasi ini tambahnya, diharapkan mampu menghadapi kesulitan dari perusahaan itu sendiri. Bahkan dapat memproteksi bagi tenaga kesehatan.

“Bagi karyawan yang terpapar covid-19 akan mendapatkan jaminan sebesar Rp. 150 juta,” kata Hj. Nina.

Masih kata Hj. Nina, kecelakaan kerja bukan hanya saat bekerja di tempat kerja, tapi saat berada di rumah pun akan mendapat jaminan.

Sedangkan Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Lotim, Bangkit Mahaztra Hogantara, menyebutkan, ada empat program yang ditawarkan pihaknya, diantaranya resiko sosial ekonomi, program jaminan kecelakaan dan kematian, program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun.

Lebih jauh dikatakan Mahaztra, resiko sosial ekonomi bisa terjadi kapan dan dimana saja. Tentunya program tersebut akan didapatkan oleh pekerja, sehingga ahli warisnya pun membutuhkan jaminan hidup.

BACA JUGA  Syamsul Lutfi : Normalisasi Pariwisata di Target Pulih 2023

“Program jaminan kecelakaan kerja jika ini terjadi pada pekerja, maka akan dihitung dari perawatan dan pengobatan, cacat, dan bahkan meninggal dunia. Santunan kematian sebesar Rp. 12 juta dan Iuran pemberi kerja sebesar 5.244,” sebutnya.

Demikian pula dalam program jaminan kematian, apabila tidak bekerja akan memperoleh santunan sebesar Rp. 42 juta.
Sedangkan, Program jaminan hari tua (PJHT) terutama kriteria penerima manfaat adalah PHK, jaminan ini akan di terima sekali saja. Iuran pemberi kerja sebesar Rp. 80.845 dan untuk pekerja sebesar Rp. 43.700.

Program jaminan pensiun (PJP) ditetapkan saat berumur 57 tahun. Jaminan ini Akan diterima secara berkala. Iuran pemberi kerja Rp. 43.700 dan pekerja Rp. 21. 850. (wr-hb)

Artikulli paraprakDua Hari Menghilang, Seorang Nenek Ditemukan Sudah Tak Bernyawa
Artikulli tjetërTabung Gas LPG Bocor, Dua Orang Luka Bakar Serius

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini