LOMBOK TIMUR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan berlaku tegas kepada siapapun baik itu perorangan maupun pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Saat memberikan keterangan persnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur Drs. HM. Juaini Taofik, M.Ap menegaskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat Imbangan untuk mengantisipasi melonjaknya angka penularan.

Google search engine

Namun kata Sekda Lotim, pembatasan aktifitas dan mobilitas masyarakat harus sesuai dengan Perda. Surat Edaran Bupati Lotim akan berlaku mulai tanggal 14 -20 Juli 2021.

Mengutip Surat Edaran (SE) Bupati Lombok Timur No. 060/481/PMD/ 2021 tentang PPKM Mikro Darurat Imbangan beberapa poin krusial menjadi bahasan. Diantaranya, penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal), taksi (konvensional dan online), ojek (pangkalan dan online), dan kendaraan sewa/rental, dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

@unwanulhubby
@unwanulhubby

Selanjutnya kata dia, setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Yakni, menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid 19 dengan 6 M, memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun, dan Mentaati aturan.

Tidak boleh berkerumun, membatasi aktivitas di tempat umum atau tempat keramaian, membatasi jumlah pengunjung maksimal 25 persen dari kapasitas yang tersedia. Serta, mentaati waktu kegiatan operasional usaha.

Pada poin selanjutnya, papar Juaini Taofik, setiap orang agar membatasi aktifitas di luar rumah dan berupaya menunda/mengurangi perjalanan ke luar daerah Kabupaten Lombok Timur.

“Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar dikenakan sanksi secara tegas sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020,” jelas Sekda Lotim. (wr-di)

BACA JUGA  Pasca muktamar I NWDI: Sinergi dan Dedikasi
Artikulli paraprakPusat Perbelanjaan di Lotim Dibatasi Hingga Pukul 8 Malam LOMBOK TIMUR –
Artikulli tjetërJadi Kurir Sabu, Warga Labuhan Haji Dibekuk

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini