LOMBOK TIMUR – Tinggal seminggu lagi, proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 28 desa di Kabupaten Lombok Timur akan digelar. Berbagai tahapan persiapan pelaksanaan sudah mencapai 80 persen. Mulai dari pendistribusian alat peraga seperti bilik suara, kotak suara, bantalan dan lain-lainnya.

Panitia Kabupaten kini hanya memfokuskan diri pada kegiatan hari H pelaksanaan.

Google search engine

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur, M.Hairi, SIP, MM menegaskan, konsentrasi panitia kabupaten tertuju pada faktor eksternal pada pemilihan.

Walau diakuinya, persiapan telah mencapai 80 persen menjelang pelaksanaan Pilkades tanggal 28 Juli mendatang, perlu adanya kesamaan persepsi dari semua pihak.

“Panitia desa dan KPPS harus menyamakan persepsi mengantisipasi rumor negatif dalam pelaksanaan Pilkades terutama pada suara sah dan tidak sah,” jelas Hairi kepada wartawan, Jum’at (23/7).

Pilkades kata dia, sangat rawan terjadinya provokasi. Apalagi adanya ketidaknetralan dari petugas setempat.
Antisipasi ini menurut Hairi, sangat dibutuhkan agar tidak terjadi misskomukasi ditengah masyarakat pendukung para calon.

Lebih lanjut dikatakannya, penempatan petugas keamanan seperti TNI/Polri sudah dipersiapkan untuk menghindari terjadinya gejolak antar masyarakat.

“Harus dijaga netralitas baik itu panitia desa, petugas KPPS dan petugas lainnya. Jika dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaknetralan itu dari panitia, panitia kabupaten akan menindaklanjutinya kembali,” katanya.

Meski begitu, harus disertai dengan bukti yang cukup disertai dengan kronologisnya. Sehingga panitia kabupaten memperoleh bukti yang akurat dan valid dal mengambil keputusan.

“Panitia kabupaten tidak serta merta langsung mengambil keputusan. Tetapi, harus memperoleh kronologis penjelasan dan latar belakangnya,” tandasnya.

Demikian pula jika ada calon yang tersangkut hukum. Menurut Hairi, sepanjang belum adanya keputusan inkrah dari pengadilan, calon bersangkutan diperbolehkan mengikuti tahapan Pilkades.

BACA JUGA  Bupati Lotim Duga Aksi Perusuh Saat Kunker Mensos RI, Pesanan Pihak Tertentu

Jika ternyata kemudian terpilih menjadi kepala desa tetapi sudah keputusan hukumnya sudah inkrah, maka panitia kabupaten akan meninjau kembali jabatannya selaku kepala desa.

“Tiap-tiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Kalau ternyata ada putusan inkrah dari pengadilan jabatannya selaku kepala desa akan ditinjau,” jelas Hairi. (wr-di)

Artikulli paraprakSemester I, Baznas Lotim Kumpulkan Rp. 8 Miliar
Artikulli tjetërSelain Salurkan Bantuan, Polsek Keruak Borong Jajanan PKL

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini