LOMBOK TIMUR – Wakil Bupati Lombok Timur, H Rumaksi Sj menyebutkan, sedikitnya ada 54 aset daerah yang bermasalah dan harus membutuhkan penanganan serius. Karena baginya, permasalahan aset merupakan persoalan yang sangat pelik. Selain itu, umumnya keberadaan aset tersebut tidak melaksanakan pedoman yang sudah berlaku.

Dalam Rapat Koordinasi Penertiban Barang Milik Daerah pada, Kamis (5/8) di Rupatama 1 Kantor Bupati, Wabup Lotim, H. Rumaksi juga menyebutkan, saat ini nilai aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim mencapai Rp. 4,7 triliun.

Google search engine

Dari jumlah tersebut, total nilai bersih terhitung sebanyak Rp. 3,2 triliun yang terdiri dari tanah, mesin, gedung dan bangunan, serta jalan dan irigasi.

“Aset publik merupakan aset portfolio yang sudah seharusnya dikelola dengan baik, karena dapat memberi manfaat langsung atas anggaran yang terbatas dan potensi penerimaan atas pemanfaatan asset,” sebutnya.

Tak hanya itu, orang nomor dua di Lotim itu juga menggaris bawahi piminan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengabaikan administrasi dan tidak melengkapi persyaratan, serta tidak memperhatikan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Ia juga menyoroti barang-barang milik daerah yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ditegaskannya aset tersebut harus dikelola secara optimal.

“BUMD memiliki peran sangat besar untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat daerah,” tegasnya.

Rumaksi meminta agar segera dibentuk tim khusus untuk mengelola barang-barang milik daerah yang masing-masing dipertanggung jawabkan oleh kepala OPD.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. H M Juaini Taofik, M.Ap yang juga hadir dalam rapat tersebut menyebutkan bahwa, mengelola asset daerah memerlukan perencanaan yang matang.

Ia mengingatkan pentingnya pengelolaan aset secara bijak, yang dapat dilihat dari persentase aset yang sudah bersertifikasi serta pemeliharaannya.

BACA JUGA  Tiga OPD di Lotim Raih Penghargaan Terbaik Dari Pempus

“Konsekuensi selaku kepala OPD, terkait dengan asset yang bermasalah maupun tidak bermasalah, harus berani mengambil sikap dan melaporkannya kepada pemerintah,” Tandas Juaini. (wr-sid)

Artikulli paraprakDistan Lotim Optimasi Lahan Kering 500 Hektar di Pringgabaya
Artikulli tjetërKomunikasi Penanganan Wabah Memburuk, SMSI Ingatkan Kemenkominfo

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini