LOMBOK TIMUR – Ketimpangan soal harga tembakau yang diserap perusahaan menjadi persoalan dikalangan petani. Meskipun seluruh produksi dapat dibeli oleh perusahaan.

Karenanya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Timur meminta pemerintah dan lembaga dewan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 4 tahun 2006 tentang Tembakau. Bagi APTI Lotim, Perda tersebut dianggap kadaluarsa.

Google search engine

Ketua APTI Lotim., Lalu Burhanuddin mengakui jika perda tersebut ketinggalan momen dan cenderung tidak berpihak kepada petani tembakau.

Tidak adanya poin siapa yang berwenang menentukan harga kata Burhanuddin, menjadi persoalan yang cukup krusial.

“Untuk saat ini dikuatirkan banyak petani yang merugi lantaran harga yang belum normal dan belum berpihak kepada kami. Sebab selama ini perusahaan yang dominan menentukan harga,” jelas Burhanuddin kepada wartawan, Sabtu (28/8).

Dengan merevisi perda tembakau, seharusnya ada poin yang harus dimasukan dalam item Perda tersebut salah satunya, musyawarah harga.

APTI Lotim meminta DPRD NTB dan Pemprov NTB untuk meniru sistem yang dianut oleh Amerika Serikat dan Vietnam.
Dinegara tersebut kata Burhanuddin, pemerintah yang berhak membeli tembakau, bukan perusahaan tembakau. Sehingga, masyarakat petani sangat diuntungkan dengan harga bersaing.

Demikian pula dengan sistem grid. Dinegara itu tidak mengenal istilah kelas atau grid tembakau.

“Kalau sistem itu digunakan oleh pemerintah kita, maka petani tembakau akan makmur dan sejahtera,” jelasnya.

Ia menyebutkan, untuk tembakau kelas Virginia dihargakan Rp. 47 ribu per kg di perusahaan PT. Bentoel. Harga itu tentunya berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain. (wr-di)

BACA JUGA  Acara Resepsi Pernikahan di Gerung Terpaksa Dibubarkan Polisi
Artikulli paraprakUnwanul Hubby, Argument! Self Love
Artikulli tjetërMenuju Green Zone, Polres Lotim Gelar Gerai Vaksinasi Presisi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini