LOMBOK TIMUR – Sebagai daerah produksi tembakau, pendapatan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) seharusnya jauh lebih besar. Tahun 2020, Lotim hanya menerima DBHCT sebesar Rp. 59 miliar.

Banyaknya gudang-gudang tembakau berskala kecil yang beroperasi dengan menerima tembakau rajangan tanpa izin, diduga jadi penyebab minimnya penerimaan negara.

Google search engine

Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy saat dihubungi wartawan tidak menampik minimnya penerimaan daerah dari DBHCT Lotim.
Kendati demikian, kata dia, negara yang memberikan dana itu yang dititipkan lewat provinsi NTB sudah mempertimbangkan sesuai aturan.

Foto : Bupati Lombok Timur HM. Sukiman Azmy. (doc)

Bagi Sukiman Azmy, sebagai daerah yang memproduksi tembakau penerimaan dari DBHCT itu belum ideal.

“Seharusnya jauh lebih besar. Tetapi, banyaknya beroperasi gudang pembelian tembakau yang tidak mengantongi izin akan ditertibkan lagi,” tegas Sukiman Azmy.

Dia kembali menyebutkan bahwa ada gudang yang menghindari pajak. Karenanya, ia akan memerintahkan Dinas PMPTSP Lotim untuk menertibkan gudang-gudang kecil yang diduga tidak memiliki izin.

Dilain waktu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) cabang Lombok Timur, Lalu Burhanuddin menegaskan, DBHCT Lombok Timur kecolongan sekitar Rp 200 miliar hingga Rp. 300 miliar.

Banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan produksi tembakau yang dibeli secara transparan menjadi salah satu penyebab minimnnya DBHCT yang diterima daerah.

“Tembakau rajangan atau tidak tidak dilaporkan perusahaan kepada negara. Berkaca di Jawa, baik rajangan atau tidak wajib dilaporkan sehingga daerah penghasil tembakau disana itu jauh lebih besar,” jelas Burhanuddin.

Saat ini kata Burhanuddin, Lombok Timur hanya kebagian Rp. 59 miliar saja dari nilai estimasi produksi tembakau. Secara keseluruhan, Pemprov NTB memperoleh DBHCT dari pusat hanya Rp. 350 miliar.

BACA JUGA  Sebagai Daerah Penyangga, Capaian Vaksinasi di Lotim Masih Rendah

Alokasi DBHCT tersebut tambah dia, dihajatkan untuk daerah-daerah yang menghasilkan bahan baku. Selanjutnya untuk pembinaan petani tembakau. Serta, pembinaan kelembagaan petani.

“Seharusnya Lombok Timur ini jauh lebih besar alokasinya berkisar antara Rp 100 miliar lebih,” tandasnya. (wr-di)

Artikulli paraprakWagub NTB Ikuti Rakorwasdanas yang Digelar KPK dan Mendagri
Artikulli tjetërSDN 2 Selebung Ketangga Rusak, Hanya 4 Ruang Kelas Layak Pakai

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini