LOMBOK TIMUR – Dari 37 kasus laporan kepala desa yang sedang ditangani Inspektorat Kabupaten Lombok Timur (Lotim), 9 kasus diantaranya berkaitan dengan keuangan dana desa.

Kepala Inspektorat Lombok Timur, Drs. Slamet Alimin menegaskan, sejak tahun 2021 telah dikeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Pemeriksaan Khusus (Riksus) kepada 37 kepala desa (kades). Sembilan kades diantaranya sudah dilakukan pemeriksaan. Dan sebagian telah diselesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Google search engine

“Desa yang telah di LHP diantaranya, Desa Sikur Barat, Perian, Kerongkong, Bagek Payung Timur, Karang Baru Timur, Danger dan Desa Selebung Ketangga. Sedangkan Desa Sukadana masih berproses dan ini sedang kami uji. Kesembilan desa tersebut merupakan limpahan baik dari kejaksaan, kepolisian ataupun laporan dari pak bupati,” sebut Slamet Alimin kepada media ini, Kamis (9/9).

Seluruh LHP yang telah diselesaikan kata Slamet Alimin, akan diserahkan langsung ke bupati untuk penanganan lebih lanjut. Sedangkan, Riksus atas permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) pun dilaporkan kembali kepada kepala daerah sebagai bentuk laporan.

Dikatakannya, Inspektorat fokus pada pengelolaan data dengan cara mengaudit sesuai dengan permintaan APH dan Bupati Lotim. Persoalan kades terlilit kasus dugaan penyimpangan keuangan dana desa menjadi kewenangan APH untuk menindaklanjutinya.
Dalam penyelidikan pun minimal dua alat bukti untuk menjerat oknum kades terlibat penyalahgunaan keuangan negara.

“Kami hanya mengaudit seberapa besar penyalahgunaan dana desa. Sedangkan penyidikan menjadi ranah APH,” ujarnya.

Dari sejumlah kasus yang menjerat oknum kepala desa itu, sebagian sudah ada yang mengembalikan uangnya. Namun bukan berarti kasusnya terhenti begitu saja melainkan tetap dilanjutkan proses hukumnya sesuai permintaan APH.

Tim akan monitoring setelah diterbitkannya LHP selama 60 hari. Setelah dilakukan monitoring akan dilakukan pemutakhiran data untuk mengecek apakah oknum bersangkutan telah mengembalikan uang yang diindikasikan disalahgunakan.

BACA JUGA  Kebijakan Alokasi DBHCHT Sesuai PMK No. 206/2020

“Terhadap indikasi penyalahgunaan keuangan negara itu kami akan awasi dan evaluasi atas pengembalian uang dana desa. Proses tetap jalan, yang dilihat itu perbuatannya bukan pengembaliannya,” jelasnya.

Sedangkan untuk pemeriksaan reguler yang dilakukan setiap tahunnya, tetap di LHP dan menjadi laporan kepada Bupati Lotim. Sehingga asumsi banyak pihak LHP itu seolah-olah telah terjadi penyalahgunaan kewenangan. Padahal, tidak demikian adanya.
Inspektorat kata Slamet Alimin hanya mengaudit dan memeriksa laporan sesuai permintaan APH dan bupati selaku kepala daerah. (wr-di)

Artikulli paraprakKejar Target, Dikes Lotim Tambah Tim Vaksinator
Artikulli tjetërWabup Lotim : Orang Sasak Itu Pemaaf

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini