LOMBOK TIMUR – Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada posisi bulan Agustus 2021 ini masih berada dibawah 30 persen.

Kendati demikian, secara keseluruhan PAD Lotim mengalami peningkatan sebesar Rp. 7 miliar bila dibanding periodisasi yang sama di bulan Agustus pada tahun 2020 lalu.

Google search engine

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muhammad Azlan, SE, M.Ak merincikan, jika dilihat dari target tahun 2021 ini dari Rp. 417 miliar, saat ini baru terealisasi Rp. 205 miliar atau 49,26 persen. Artinya, dalam 4 bulan tersisa ini, capaian itu akan dimaksimalkan.
Ia berkeyakinan, peningkatan PAD pada triwulan ketiga ini akan melebihi dari tahun sebelumnya.

“Rata-rata capaian OPD lebih rendah dari tahun sebelumnya, bahkan ada OPD masih dibawah target. Insha Allah, disisa waktu ini akan dimaksimalkan,” terang Muhammad Azlan optimis.

Diakuinya, untuk mencapai target hingga 100 persen dirasakan cukup sulit dengan kondisi saat ini. Tetapi, setidaknya capaian ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, target PAD Rp. 319 miliar namun realisasinya Rp. 290,2 miliar atau 91 persen lebih. Demikian pada tahun tahun 2020, dari target Rp. 363 miliar, terealisasi Rp. 328 miliar. Berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 40 miliar lebih. Dan target Rp. 363 miliar itu menjadi Rp. 217 miliar pada posisi dibulan Agustus ini.

Untuk menggenjot pendapatan itu, kata M. Azlan, Bupati Lombok Timur meminta kepada semua OPD untuk mengevaluasi pada bulan pertama di triwulan ketiga pada awal Oktober ini.
Evaluasi itu berupa adanya inovasi dari sejumlah OPD-OPD dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Hanya saja, kata Azlan, ada beberapa sumber pendapatan yang tidak mungkin dilakukan desain ulang. Seperti deviden dari Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Alasannya, BUMD-BUMD sudah melaksanakam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi

BACA JUGA  Pembangunan RTG di Lotim Tersisa 1 Persen

Dia menyebutkan, sumbangan deviden untuk perusahaan daerah tersebut hanya terealisasi Rp.12.5 miliar atau kurang dari 50 persen dari target yang diharapkan sebesar Rp. 27 miliar.

Turunnya target dari hasil deviden itu, akibat pandemi covid-19. Sehingga dilakukan sejumlah kebijakan yang ditempuh BUMD itu sendiri. Dia mencontohkan, Bank NTB Syariah terpaksa melakukan relaksasi selama 3 bulan bebas bunga. Otomatis pendapatan berkurang. Demikian pula, Selaparang Financial (SF). Bukan hanya itu, penurunan pendapatan pun berlaku juga di PDAM. Pelanggan terpaksa tidak dibebani biaya tagihan. Demikian pula subsidi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan pembebasan pembayaran bagi masyarakat terutama pelanggan listrik dengan kapasitas daya 450 Watt dan 900 Watt.

“Kedepannya, kamj optimis ada pendapatan dari bank NTB Syariah, SF maupun BPR dan diikuti oleh Managemen BUMD yang diharapkan terus berbenah,” harap M. Azlan. (wr-di)

Artikulli paraprakSekali Klik, Data SEMPAD Dapat Diakses
Artikulli tjetërMTQ XXIX, Rumaksi : Pentingnya Mendidik Generasi Memahami Al-Qur’an

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini