LOMBOK TIMUR – Puluhan warga Semaya, Kecamatan Sikur, Lombok Timur (Lotim) memprotes pelayanan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Sikur dengan mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur, Kamis (16/9).

Kedatangan warga Semaya lantaran pelayanan di Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Sikur, dinilai kurang baik. Bahkan Pelayanan UPT Sikur acapkali merugikan masyarakat.

Google search engine

Pelayanan di UPT Sikur terlalu berbelit-belit menurut Kepala Wilayah (Kawil) Desa Semaya, Lotim, Lalu Purnawirawan ketika masyarakat mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dengan didasari oleh ijazah. Namun pihak UPT Dukcapil Sikur menolaknya dan meminta perubahan nama harus melalui proses persidangan.

“Kami kira UPT Sikur tidak memahami mekanisme aturan. Data yang diberikan sudah jelas. Tapi masyarakat diminta harus menjalani proses sidang jika ingin merubah nama. Lagi pula untuk sidang butuh biaya,” ungkap Lalu Purnawirawan, Kamis, (16/9).

Tak hanya itu, kedatangan warga ke kantor Dukcapil juga meminta solusi terkait data adminduk yang dimiliki masyarakatnya banyak tidak sinkron. Sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang diberikan pemerintah.

“Data nama yang tertera dalam KTP tidak sesuai dengan nama yang dikeluarkqn dari pusat, sehingga masyarakat tidak bisa mengambil bantuan itu, kami harap kepada Dukcapil agar bisa mensinkronkan data masyarakat,” pintanya.

Menanggapi tuntutan masyarakat Semaya tersebut, Kadis Dukcapil Lotim, Satriadi menyebutkan terkait dengan ketidaksinkronan data tersebut, semua sektor harus mengacu pada data yang dimiliki Dukcapil. Data yang dimiliki Dukcapil setidaknya memiliki 21 elemen data.

“Dari sisi aturan, data-data dari sektor lain itu harus mengacu pada data yang ada di Dukcapil, karena data yang dimiliki oleh sektor lain itu hanya nama dan alamat saja. Bisa saja di kampung yang sama punya juga nama yang sama,” papar Sateriadi.

BACA JUGA  Disdukcapil Lotim Tertibkan KIA

Sementara untuk permohonan kata dia, pergantian nama tergantung dari kondisi. Jika tidak ada acuan atau tidak ada rujukannya maka harus melalui sidang pengadilan.

” Kalau ada data yang tidak sesuai, data yang berbeda itu yang harus di perbaiki, kalau terkait data bantuan, data itu yang harus diperbaiki. Bisa saja ketika di data masyarakat menyebut nama tuanya dan ketika didata oleh dukcapil masyarakat menyebut nama mudanya. Sehingga datanya tidak sinkron,” ungkapnya. (wr-sid)

Artikulli paraprakBupati Lotim Resmikan Embulan Boroq Dewi Anjani Jadi Destinasi Wisata
Artikulli tjetërSarat Muatan, Dum Truk Pengangkut Pasir Terbalik di Montong Baan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini