LOMBOK TIMUR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) mulai mendalami dugaan penyelewengan dana reses DPRD Lotim tahun 2020 senilai Rp. 1,5 miliar lebih yang dilakukan oleh 18 oknum anggota dewan.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Lotim, Lalu. M Rasyidi saat dikonfirmasi, membenarkan adanya laporan dugaan penyalahgunaan dana reses anggota DPRD Lotim. Namun, kata dia, laporan itu masih didalami.

Google search engine

“Bener kami telah menerima laporan itu dan sudah dindaklanjuti dengan mempelajari sejumlah bukti yang telah diajukan oleh pihak pelapor,” terang Kasi Intel Kejari Lotim, Lalu. M Rasyidi, Selasa, (28/9).

Foto : Wakil Ketua DPRD Lotim H.Daeng Paelori

Namun, pihak yang bersangkutan belum bersedia memberikan komentar panjang lebar terkait dengan proses lebih lanjut yang akan dilakukan Kejari Lotim.

“Yang jelas, laporan yang masuk ini tetap akan kami tindaklanjuti dan kami masih pelajari terlebih dulu,” katanya.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori menyebutkan, dirinya tidak mempersoalkan adanya laporan kepada 18 anggota dewan tersebut, terlebih lagi saat ini era keterbukaan publik.

Dengan adanya laporan yang dilayangkan ke Kejari Lotim tersebut sambungnya, merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti dan membuktikannya.

“Saya kira sistem kita bernegara ada saja, mungkin yang berkaitan dengan administrasi ataupun lainnya. Kita juga akan berikan ruang untuk teman-teman (Anggota dewan yang terlapor, Red) untuk melakukan kroscek,” katanya.

Atas terlapornya 18 anggota dewan tersebut menjadi sebuah warning atau peringatan kepada semua pihak khususnya para pejabat publik, karena sambungnya, sebagai seorang pejabat publik tak terlepas dari pantuan semua orang.

“Itu sebagai bahan refleksi aja. Kalau saya ambil positifnya saja,” sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga akan tetap terbuka ketika nantinya pihak Kejari Lotim turun meminta data-data terkait dengan laporan tersebut. Terlebih lagi hak tersebut sudah menjadi tugas mereka dan bagian dari upaya dari aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran terhadap laporan tersebut.

BACA JUGA  Ratna Dewi Diangkat Sebagai Dirut LPPL Selaparang TV

“Kami akan berikan mereka (Penegak hukum, Red) yang dibutuhkan. Tidak mungkin kita akan halangi, itu tidak boleh,” ucapnya.

Dijelaskan Daeng, berbagai persoalan yang dilaporkan itu harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Kita juga sudah melihat hasil audit BPKP. Kalau kita lihat, kemungkinan dari 18 anggota dewan itu ada kekurangan dokumen,” tutupnya. (wr-sid)

Artikulli paraprakSantri PP NW Anjani Terima 2.000 Dosis Vaksin
Artikulli tjetërKapus Telat Rujuk Ibu Melahirkan Berakibat Kematian Terancam Dicopot

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini