LOMBOK TIMUR – Persoalan tanah masih menjadi masalah pelik di Kabupaten Lombok Timur. Karenanya, ketelitian dan kehati-hatian itu penting, akan tetapi momentum juga penting. Terlebih hal ini menjadi pintu masuk bagi penyelesaian sejumlah persoalan agraria di Lombok Timur khususnya di Kecamatan Sembalun dan Sambalia.

Dalam sidang Panitia pertimbangan yang dibentuk berdasarkan SK Bupati No. 188.45/ 325/ TAPEM/ 2021 tentang pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kabupaten Lombok Timur, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Drs. HM. Juaini Taofik, M.Ap menegaskan, terbentuknya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Kegiatan Sertifikasi Redistribusi Tanah Kabupaten Lombok Timur, untuk menertibkan keberadaan tanah.

Google search engine

Dijelaskan Sekda Lotim, berdasarkan laporan, terdapat 80 subjek landreform dan 144 objek bidang tanah. Upaya ini telah melewati proses panjang mulai dari proses penyuluhan pada 14 Juni lalu, inventarisasi dan identifikasi berupa 20 persen lahan eks HGU, pengukuran dan pemetaan yang telah dilaksanakan secara terbuka dengan sistem undi bagi 53 petani penggarap.

“Hasil sidang ini menjadi bagian dari tahapan dan menjadi pertimbangan untuk menerbitkan SK subjek landreform dan pengajuan kepada kanwil BPN NTB,” paparnya.

Diharapkan, penerbitan sertifikat tanah yang diharapkan masyarakat dapat segera dilakukan, tentunya setelah melalui penerbitan surat keputusan  redesitribusi tanah dan pembukuan.

“Sidang ini menyetujui dengan catatan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Juaini Taofik dalam pertemuan yang dihadiri Wakapolres Lotim, Kompol. Agung Asmara, Kepala BPN/ATR Lotim yang digelar diruang rapat Sekda Lotim, Rabu (29/9).

Dia menambahkan, Reforma agraria dan redistribusi tanah menjadi salah satu program Pemerintah Pusat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain pihak terkait dalam sidang itu juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Lombok Timur, serta sejumlah OPD yang masuk dalam kepanitian seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, dan UKM dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). (wr-di)

BACA JUGA  Sekda : KAMMI Lotim Belajar dari Perang Tabuk
Artikulli paraprakSambut WSBK, Lotim Tawarkan Wisata Murah Meriah
Artikulli tjetërRibuan Peserta CPNS di Lotim Berguguran

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini