LOMBOK TIMUR – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur menggelar ekspose dalam kasus dugaan kredit fiktif Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Aikmel, Lombok Timur, di hadapan tim auditor Inspektorat Daerah Lombok Timur, Selasa (5/10).

Ekspose tersebut untuk menghitung  kerugian negara sebagai akibat terjadinya dugaan kredit fiktif tersebut.

Google search engine

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Timur, Lalu M. Rasyidi, SH dalam Pemaparannya menyebutkan, sebanyak 22 orang guru PNS yang telah mengajukan peminjaman ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Cabang Aikmel tahun 2020, tetapi tanpa sepengetahuan para guru tersebut.

“Hari ini kita gelar ekpose di Inspektorat terkait kasus di BPR cabang Aikmel sebelum  dilakukan audit penghitungan kerugian negara,” jelas Rasyidi kepada media ini.

Dalam akad pinjaman itu kata Rasyidi, ke 22 guru PNS yang namanya digunakan oleh oknum menerima masing-masing sebesar Rp. 50 juta.

“Yang jelas, ada pengajuan kredit ke BPR tanpa sepengetahuan guru-guru itu,” kata L.M Rasyidi yang didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus), M.Isa Anshori, SH dan jaksa penyidik lainnya.

Sejauh ini kata Rasyidi dihadapan para tim auditor Inspektorat Lotim itu, penyidik masih akan mendalami siapa-siapa oknum yang terlibat dalam kredit fiktif tersebut.

Dalam kasus ini, penyidik menduga terjadi kerugian negara yang  mencapai Rp. 1 miliar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, Irwan Setiawan Wahyuhadi, SH, MH menegaskan, dalam dugaan kredit fiktif BPR Lotim pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim kini statusnya telah ditingkatkan ke proses penyidikan.
Selain pemanggilan saksi dan calon tersangka juga akan dimintai kelengkapan berkas pendukung lainnya.

Irwan kembali membeberkan kerugian negara dalam kasus ini yang diperkirakan mencapai Rp. 1 Miliar.
Dalam penghitungan kerugian negara tersebut, penyidik jaksa akan meminta Inspektorat Daerah Lotim untuk mengauditnya.

BACA JUGA  Baru Setahun Bebas, Residivis Pengedar Sabu Kembali Ditangkap

“Lewat Inspektorat daerah Lotim saja untuk menghitung kerugiannya agar lebih cepat. Jadi tidak melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam kasus ini menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lotim kita akan berkoordinasi dengan inspektorat saja,” tutup Irwan Setiawan. (WR-di)

Artikulli paraprakTarik Minat Wisatawan, Desa Jerman Tata Lokasi Wisata
Artikulli tjetërTervalidasi, 109 RTG Akan Dibangun Tahun Depan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini