LOMBOK TIMUR – Kebijakan dan distribusi pengalokasian Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disorot oleh sejumlah kalangan.

Dalam hearing bersama Aliansi Rakyat Tani Nusa Tenggara Barat (ASRI-NTB), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H. Hasni, SE, M.Ak menegaskan, alokasi pendapatan DBHCHT mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 206 tahun 2020 tentang DBHCHT.

Google search engine

Disana dijelaskan beber Hasni, pada PMK tersebut tertuang dalam regulasi untuk pengalokasian tertanggal 17 Desember 2020. Salah satu yamg disorot yakni Belanja Langsung Tunai (BLT).

Foto : Ketua Komisi IV DPRD Lotim H. Hasan Rahman saat menerima hearing ASRI NTB. (doc)

BLT itu nantinya akan diformulasikan bersama dinas teknis lainnya termasuk pihak yang memiliki kepentingan untuk dianggarkan dalam APBD 2022 mendatang.

“Tahun 2013 dan 2014, BLT pernah diprogramkan termasuk pemberian tungku kepada petani. Sedangkan dalam PMK No. 222 tahun 2017 diperbaharui PMK No. 7 TAHUN 2020, dalam hal kesejahteraan tidak dijelaskan adanya BLT,” jelas Hasni dihadapan pimpinan Komisi IV DPRD Lotim, Rabu (6/10).

Namun dalam aturan PMK No. 206 tahun 2020, regulasi itu sudah ditegaskan, dimana penggunaan DBHCHT terkait porsi kesejahteraan sebesar 50 persen. 15 persen diantaranya untuk peningkatan kualitas bahan baku dan 35 persen pemberian bantuan kepada petani tembakau.

“19 kecamatan di Lotim ini sebagai daerah penghasil tembakau. Tentunya, programnya akan lebih dimaksimalkan sebagaimana regulasi yang dituangkan dalam kebijakan PMK,” kata dia.

Untuk itu, tegas Hasni, pemerintah berharap kepada pihak-pihak terkait memberi masukan untuk memformulasikan kemudian dituangkan dalam APBD 2022 mendatang.

“Semuanya itu dituangkan dalam KUA-PPAS yang sebentar lagi akan disampaikan oleh pemerintah daerah,” ujar Hasni.

Termasuk, alokasi anggaran untuk penegakkan hukum. Dan hal itu telah dijelaskan secara rinci oleh Bea Cukai sesuai batasan-batasan yang diharuskan kepada pemda. Bagi Hasni, kesejahteraan dan penegakkan hukum menjadi atensi bersama untuk kemudian dapat diformulasikan pada APBD 2022.

BACA JUGA  Jumlah Pasien Covid-19 Dirawat di RSUD Selong Terus Menurun

“Dengan masukan banyak pihak ini program-program yang bisa dialokasikan dapat disusun dalam APBD 2022 dan akan disetujui pada akhir Nopember 2021,” ujarnya

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H.Hasan Rahman, S.Pt berharap, kedepannya program yang dihajatkan petani tembakau mempunyai porsi yang jauh lebih besar.

“Walaupun tidak.bisa 100 persen, minimal 75 persen untuk untuk dimanfaatkan kepada masyarakat petani tembakau,” pinta Hasan Rahman saat memfasilitasi pertemuan antara ASRI NTB bersama BPKAD Lotim. (WR-di)

Artikulli paraprakBI-Pemkab Lotim Ajak Pelaku Usaha Galakkan Demplot Cabai
Artikulli tjetërTetebatu Dipersolek, Tiga Ruas Jalan Akan Diperbaiki

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini