LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2002 tentang larangan memproduksi, mengedarkan, menjual dan meminum minuman keras (Miras). pasalnya Perda ini dinilai tidak terlalu efektif untuk memberikan efek jera kepada para pelaku penjual miras di Gumi Patuh Karya ini.

Diakui Bupati Lotim, Drs. HM Sukiman Azmy, minimnya sanksi yang diberikan terhadap pelanggar merupakan salah satu faktor masih banyaknya produsen yang tidak jera, bahkan setelah berkali-kali tertangkap dan dikenai sanksi maksimal.

Google search engine

“Perda ini akan direvisi dengan memberikan sanksi tegas, utamanya kepada produsen miras,” kata Sukiman kepada wartawaan di hutan Taman Rinjani Selong, Lotim, Jum’at, (15/10).

Sanksi yang tertera dalam Perda No. 8 Tahun 2002 dengan denda maksimalnya Rp. 5 juta. Tentu denda maksimal yang tercantum dalam Perda tersebut merupakan denda yang kecil bagi para pemain kelas atas dan tidak akan merasa jera atas denda tersebut.

“Kalau kita bicara maksimal, tentu kecil bagi mereka. Seharusnya pakai minimal. Sekarang kita bergantung terhadap hati nuraninya hakim saja,” sebutnya.

Dikatakannya, masyarakat memilih menjadi produsen miras karena keuntungannya yang dinilai lebih besar.
Karena itu, pada tahun 2022 mendatang Pemkab akan merubah pola pikir para produsen miras ini agar dapat beralih ke usaha lain. Tentunya dibarengi dengan dukungan modal untuk usaha baru mereka nantinya.

“Di APBD 2022, kita berharap ada semacam anggaran yang akan diberikan kepada dinas terkait untuk membina produsen miras ini, sehingga bisa mengalihkan produksinya dari miras ke hal yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Sat Pol PP Lombok Timur, Sudirman, denda sanksi yang ada dalam Perda Miras tersebut masih minim. Sehingga membuat para pelaku penjual miras tersebut tidak jera meskipun sudah terjerat berkali-kali.

BACA JUGA  Sprinter Lalu Zohri Gagal Sumbangkan Medali

“Kita minta sanksi denda ini dirubah menjadi minimal Rp. 5 juta. Kalau dendanya minimal Rp. 5 juta dan tidak bisa dibayar, otomatis akan masuk kurungan, dengan begitu akan ada efek jeranya,” ujar Sudirman.

Seperti yang dikatakan Bupati Lotim kata dia, diharapkan kepada majelis hakim untuk tidak terlalu banyak prihatin kepada para pelaku. Karena menurutnya, korban dari miras ini sudah terlalu banyak.

“Ini tergantung dari hakimnya lagi, jangan terlalu banyak mengasihani,” harap Sudirman. (WR-sid)

Artikulli paraprakRibuan Liter Miras Hasil Razia Dimusnahkan
Artikulli tjetërBejat, Berkali-kali Cabuli Anak Tiri Yang Masih Dibawah Umur

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini