Beranda BERITA Tidak Dilibatkan, Pokdarwis Protes Penetapan 91 Desa Wisata di Lotim

Tidak Dilibatkan, Pokdarwis Protes Penetapan 91 Desa Wisata di Lotim

285
0
Ketua pokdarwis
Foto : Ketua Pokdarwis Lotim Royal Sembahulun. (doc)

LOMBOK TIMUR – Beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menetapkan 91 desa menjadi desa wisata sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Lotim.

Keberadaan desa wisata tersebut mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah kalangan. Ada yang pro dan tak jarang yang kontra, termasuk dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lotim.

Ketua Pokdarwis Lotim, Royal Sembahulun mengatakan, penetapan desa wisata tersebut tidak diikuti dengan rencana yang jelas.

“Menetapkan banyak desa wisata tapi tidak diikuti dengan rencana yang jelas,” katanya kepada wartawan saat ditemui di taman wisata Wisatani Garden Sembalun, Minggu (17/10).

Dikatakannya, penetapan desa wisata tersebut terkesan dipaksakan dan hanya untuk memikat anggaran dari pemerintah pusat.

“Kalau hanya menetapkan desa wisata untuk mendapatkan anggaran dari pusat, nantinya anggaran itu tidak akan jelas arahnya. Kalau pun kita dapat, paling jumlahnya kecil, hanya sebatas anggaran pelatihan saja,” sebutnya.

Oleh karena itu, dia menganggap bahwa program desa wisata tersebut hanya main-main. Sebab, desa wisata harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya memiliki potensi wisata dan kelembagaan, seperti Pokdarwis dan lainnya. Sementara, sejumlah desa wisata yang telah ditetapkan masih banyak tidak memenuhi kriteria yang dimaksud dan terkesan dipaksakan.

“Kasihan, semua ditetapkan menjadi desa wisata. Sementara di beberapa desa wisata yang telah ditetapkan, justeru latar belakangnya bukan wisata. Tapi dipaksakan menjadi desa wisata,” ucapnya.

Tak hanya itu, Royal juga mempertanyakan orang-orang yang terlibat menyusun dan menetapkan gelar desa wisata tersebut. Pun diyakini, masih banyak tim ahli atau kelompok wisata yang tidak dilibatkan.

“Termasuk kami dari Pokdarwis Lotim juga tidak dilibatkan,” tegasnya.

Padahal lanjutnya, Pokdarwis memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata. Sebab Pokdarwis mengetahui banyak persoalan atau pun potensi wisata hingga ke tingkat dusun.

BACA JUGA  Desa Kumbang Raih Peringkat 5 Terbaik Nasional Implementasi KIP

Oleh karena itu, hubungan yang baik antara pemkab dengan Pokdarwis harus dijaga. Meski pada kenyataanya, masih kata Riyal, Podarwis Lotim tidak mendapatkan suport berarti dari Pemkab. Semisal soal anggaran.

Meski demikian, ia mengklaim bahwa Pokdarwis bisa berkembang tanpa harus berdampingan dengan pemerintah. Namun ia juga tidak bisa memungkiri bahwa bekerjasama dengan pemerintah juga merupakan hal yang lebih bagus.

“Tapi lebih baik bersama pemerintah, karena pemerintah memiliki anggaran untuk memajukan sebuah wisata,” katanya.

Masih terkait 91 desa wisata, hingga saat ini Lotim juga tidak memiliki rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (Ripparda).

“Ketika tidak ada Ripparda, mereka akan ngambang, rencana induk harus jelas. Kalau ingin mendapatkan suport besar dari pusat juga tidak mungkin. Karena pusat akan mengambil referensi dari Ripparda tersebut,” tutupnya. (WR-sid)

Artikel sebelumyaGubernur NTB Sediakan 1000 Tiket Gratis Nonton WSBK dan Moto GP Untuk NW
Artikel berikutnyaIKLAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here