LOMBOK TIMUR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah menelaah kasus pemberhentian dua perangkat Desa Bagek Payung Selatan (BPS) Kecamatan Suralaga, Lotim oleh Kepala Desa BPS.

Jabatan dua perangkat Desa BPS yang diberhentikan itu ialah Sekretaris Desa (Sekdes), Asmuni Riadi dan bagian Kaur Keuangan, Diana Rohmah. Adapun dalih pemberhentian dua perangkat desa itu karena proses pengangkatannya yang dinilai menyalahi aturan yang berlaku.

Google search engine

Atas persoalan itu, pihak PMD Lotim juga turun ke lapangan untuk mengklarifikasi dan meminta penjelasan dari Kades setempat.

“Kita saat ini tengah melakukan telaah lebih lanjut tentang keputusan Kades ini, apakah kebijakannya sudah tepat atau tidak,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lotim, M. Khairi, S.IP kepada wartawan.

Telaahan yang tengah dilakukan itu akan menjadi keputusan akhir untuk memastikan ujung penyelesaian dari pemberhentian dua orang perangkat desa tersebut.

“Kalau kebijakan kades itu dianggap sudah tepat, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan dua perangkat desa itu,” katanya.

Diakuinya, proses pengangkatan dua perangkat desa tersebut masih lemah secara hukum. Namun untuk menghindari terjadi bola liar atas persoalan itu, pihaknya akan melakukan penelaahan lebih lanjut guna menyatukan pendapat.

“Yang pasti proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu sudah ada regulasinya. Apalagi dua perangkat desa ini kan diangkat oleh kades sebelumnya, kalau sekarang SK pengangkatannya tidak diakui oleh Kades yang sekarang karena dianggap telah menyalahi aturan, kasihan juga kalau nanti akan diangkat Plt Sekdes yang akan menggantinya, karena tetap tidak sah untuk digaji,” sebutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, andaikata pihak yang bersangkutan tidak terima atau tidak puas dengan keputusan itu, mereka (yang diberhentikan, Red) bisa menempuh jalur hukum. Namun, untuk saat ini belum waktunya, dikarenakan masih tahap perundingan.

BACA JUGA  Jumlah Penduduk Miskin di Lotim Meningkat

“Mereka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Itu hak mereka, tapi setelah selesai perundingan,” tutupnya. (WR-sid)

Artikulli paraprakPemkab Lotim Selesaikan 100 Ribu Dosis Vaksin Kurang Dari 3 Hari
Artikulli tjetërCegah Kriminal, Sukiman Minta Polisi Tegas Dalam Bertugas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini