LOMBOK TIMUR – Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menyayangkan banyak diantara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai BPNT) tidak menerima apa tang menjadi haknya. Oleh karen itu, keterlibatan aktif desa dan Kepala Desa (Kades) Lotim) begitu penting dalam hal itu.

Pada rakor evaluasi program sembako yang berlangsung Senin (25/10), Sukiman menegaskan pentingnya ikhtiar optimal agar semua pihak yang berhak dapat menerima haknya.

Google search engine

Itu dimaksud orang nomor satu di Lotim itu, agar pengembalian dana ke pusat dapat ditekan secara bertahap.

“Tidak boleh ada lagi pengembalian dana dalam jumlah besar ke kas negara,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta agar seluruh pihak khususnya Pemerintah Desa (Pemdes) yang terlibat menemukan mekanisme agar tidak ada pengembalian dalam jumlah besar. Karena menurutnya, pihak desa yang paling mengetahui kondisi sesungguhnya.

“Desa ini yang paling mengetahui kondisi sesunguhnya dari warga masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang BRI Selong, M. Aroef Syarifudding yang hadir pada kesempatan tersebut menjelaskan, pada tahun 2020 lalu ada dana Rp.47 M lebih dikembalikan ke kas negara.

Dari 139.187 KPM di Lotim sambungnya, 7.327 diantaranya tidak bertransaksi. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, mulai dari KPM meninggal dunia, menjadi buruh migran, pindah daerah, di bawah umur, sakit jiwa, hingga KPM yang statusnya berubah sudah mampu serta KPM belum melengkapi administrasi.

“Dana yang tersedia terpaksa dikembalikan sesuai pedoman umum yaitu setelah tidak dicairkan dalam kurun tiga bulan,” ungkapnya.

Terkait dengan hal tersebut, ia meminta dukungan pendamping, baik tingkat desa maupun kecamatan agar berbagai kondisi tersebut dapat dibenahi sehingga mengurangi KPM yang tidak bertransaksi dan KPM mendapatkan sesuai haknya.

BACA JUGA  Kelurahan Sandubaya Distribusikan Paket Sembako

“Jika sudah sesuai dengan petunjuk prosedurnya, BRI siap mencairkan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Drs. HM Juaini Taufik, M. Ap yang sekaligus memimpin rapat tersebut mengungkapkan bahwa pertanggal 31 Oktober sebagai batas akhir penyaluran tidak ada pengembalian lagi.

“Minimal 95 persen bantuan dapat terdistribusi, karenanya keterbukaan dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan,” tutup Taufik. (WR-sid)

Artikulli paraprakHarumkan Nama Daerah Dalam Ajang MTQ Nasional, Bupati Lotim Beri Penghargaan
Artikulli tjetërTerkait Penembakan Briptu Hairul Tamimi : Disangka Suara Ledakan Balon Ternyata Letusan Senjata

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini