LOMBOK TIMUR – Puluhan warga Sembalun yang merupakan para petani mendatangi kantor Badan Agraria/Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur. Kedatangan warga itu meminta kejelasan terkait dengan carut marutnya tanah di Sembalun dengan PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE).

Darwate Muhammad selaku ketua Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (Aman) Sembalun yang sekaligus juga sebagai penggarap lahan itu menyatakan, kedatangannya bersama para petani ingin menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan keberadaan PT. SKE yang menguasai kembali ratusan hektar lahan di kawasan tersebut.

Google search engine

“Kedatangan kami untuk memintai kejelasan terhadap carut marutnya informasi lahan di Sembalun ini,” terangnya Darwate kepada awak media saat ditemui di kantor BPN Lotim, Kamis (28/10).

Dikatakannya, sejak Hak Guna Usaha (HGU) PT. SKE dikeluarkan sambungnya, para petani yang merupakan penggarap asli tanah itu tidak pernah dilibatkan untuk menyusun dan merencanakan pengembalian lahan itu.

Selain itu, para warga Sembalun khususnya penggarap lahan itu mempertanyakan penguasaan lahan oleh PT. SKE dengan luas sekitar 150 hektar. Meski penguasaan itu dengan dalih telah memiliki SK HGU. Namun disisi lain warga juga banyak menemukan kejanggalan. Terutama berkaitan dengan proses diterbitkan SK HGU itu yang dianggap cacat hukum.

Dikatakannya, status HGU PT. SKE sudah berakhir sejak tahun 2013 lalu. Warga pun meminta lahan seluar 555 hektar itu diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim dan diatur kembali pengelolaannya kepada masyarakat.

“Intinya HGU PT. SKE ini telah berakhir di 2013. Makanya kami minta supaya tanah seluas sekitar 555 hektar itu diambil oleh pemerintah dan dikembalikan lagi ke masyarakat. Termasuk supaya HGU yang telah kembali diterbitkan itu dibatalkan ,” sebutnya.

Dari 555 hektar lahan itu ada 183 yang memiliki green house, sisanya 270 yang di garap oleh para petani. Namun lahan yang 270 hektar itu secara tiba-tiba keluar SK HGU, diantaranya 150 hektar untuk di HGU kan dan sisanya 120 hektar untuk kembali kemasyarakat, sedangkan 30 hektar untuk Pemda Lotim.

BACA JUGA  Badan Jalan Tergenang, Sampah Pemicu Banjir

“Ternyata setelah kami telusuri, terdapat selisih sekitar 101 hektar. Selisih itu yang kita tidak tahu. Setelah kami telusuri, dari 555 hektar luas tanah yang katanya diganti rugikan oleh PT. SKE ini, ternyata keterangan dari SK HGU hanya diganti rugi sekitar 278 sekian hektar. Sisanya itu menjadi tanda tanya dan perlu kita telusuri,” katanya.

Sementara itu, kepala BPN Lotim, I Wayan Nelson Giri mengakui jika konflik tanah di Sembalun antara warga atau petani dengan PT. SKE sudah berlangsung lama. Disisi lain pihaknya hanya sebatas sebagai pendukung legalitas aset, ketika ada pihak yang ingin melegalkan aset untuk kemudian diproses pembuatan sertifikat.

“Tapi tentunya dengan syarat tanah atau aset itu tidak tidak mengalami konflik. Namun untuk lahan di Sembalun ini bersifat konflik antara warga dan PT. SKE, itu bukan tanah terlantar seperti anggapan warga,” sebutnya.

Karena adanya konflik yang terjadi, ia mengklaim bahwa hal itu merupakan bukan menjadi ranahnya pihak BPN lagi, melainkan ranahnya pemerintah setempat.

“Pemkab Lotim yang punya kewenangan untuk mengatur masyarakat dengan pihak perusahaan. Kalau kita di BPN sifatnya hanya mendukung,” papar Wayan Giri. (WR-di)

Artikulli paraprakPeserta BPJamsostek Aktif di Lotim Masih Rendah
Artikulli tjetërKetua KPK Sikapi Wacana Hukuman Mati Oleh Kejagung RI

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini