LOMBOK TIMUR – Dinas Pertanian Lombok Timur (Lotim) telah mengusulkan besaran kebutuhan pupuk bersubsidi ke pemerintah pusat sesuai input yang tertuang dalam Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian (SPS) Lalu Kasturi, SP menyebutkan, usulan kelompok tani yang diinput ke dalam E-RDKK telah disampaikan ke pemerintah pusat besaran pupuk subsidi yang harus dialokasikan untuk 2.900 kelompok tani pada tahun 2022.

Google search engine

Tetapi kata Kasturi, kebutuhan pupuk itu tergantung dari jumlah alokasi yang disediakan pusat sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah.

Dibanding tahun 2021 papar Kasturi, alokasi jenis pupuk Urea dan SP36 hampir sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Untuk pupuk Urea, kebutuhan mencapai 31.110 ton atau 97,38 persen dari jumlah alokasi yang diberikan pemerintah pusat yakni sebesar 30.295 ton.
Demikian pula jenis pupuk SP36 dengan kebutuhan 5.445 ton dengan alokasi 5.103 ton atau 93 persen.

Tetapi tidak dengan pupuk jenis ZA, NPK ataupun organik. Ketiga jenis pupuk tersebut jauh dari kebutuhan yang dialokasikan.

“Kebutuhan pupuk ZA sebanyak 18 ribu ton, tapi yang dikirimkan 3.214 atau 17 persen. Pupuk NPK dengan kebutuhan 46 ribu ton, tapi hanya teralokasikan 6 ribu ton atau 14 persen. Demikian pula pupuk Organik hanya dialokasikan 4.307 ton dari kebutuhan sebesar 118.327 ton,” jelas Kasturi kepada media ini, Senin (1/11).

Dikatakannya, usulan kelompok tani sesuai yang tertuang dalam e-RDKK terintegrasi dengan Simluhtan (Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian) yang telah tercover pada bulan Oktober baru lalu.

“Kami hanya menunggu seberapa besar alokasi yang akan diberikan oleh pusat. Jika tidak sesuai dengan alokasi kebutuhan maka kami meminta untuk dialokasi tambahan pada tahun berjalan,” ujarnya.

BACA JUGA  IKLAN

Namun, permintaan itu bisa saja direalisasikan atau tidak tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah.

Kebutuhan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2022 mendatang tampaknya lebih besar dibanding tahun 2021.

Jika dilihat dari total jumlah penerima per – Nomor Induk Keluarga (NIK) sebanyak 106.660 petani, terjadi kebutuhan pupuk yang cukup besar.

Dirunut dari kebutuhan rekomendasi pemupukan per hektar, tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 225 kg per hektar. Sebelumnya pada tahun 2021 hanya 125 kg per hektar.

“Berubahnya alokasi sesuai rekomendasi pemupukan di tahun 2022 ini tentunya besar pula kebutuhan pupuk yang teralokasikan nantinya,” jelasnya.

Dengan berubahnya besaran rekomendasi pemupukan tersebut, maka ada kebijakan lain yang berlaku.
Untuk diketahui pada tahun 2022, penggunaan pupuk SP36 dan ZA tidak direkomendasikan untuk tanaman komoditi pangan seperti padi, jagung dan kedelai.

“Hanya pupuk jenis Urea, NPK dan Organik yang direkomendasikan untuk tanaman komoditi pangan.
Untuk pupuk urea besarannya 225 kg per hektar, NPK 300 kg per hektar dan organik 500 kg per hektar,” sebut Kasturi. (WR-di)

Artikulli paraprakIndustrialisasi di NTB Dalam Perspektif ‘ Hari Inovasi Indonesia’
Artikulli tjetërAntisipasi Ancaman Banjir di Kota Selong

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini