LOMBOK TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) usulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lotim untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) Lotim.

Kedua Raperda yang diusulkan DPRD itu tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Keluarganya, serta Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayanan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Google search engine

Atas dua Raperda usulan DPRD itu, Bupati Lotim, Drs. HM Sukiman Azmy menyebutkan bahwa materi raperda itu belum memiliki unsur kelokalan, bahkan dinilai tidak memiliki perbedaan dengan regulasi pusat.

“Saya harap materi raperda ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya,” sebut Sukiman, Rabu (3/11).

Dikatakannya, tanpa adanya usulan itu pun, pemerintah juga sudah melaksanakan hal itu. Sekitar 80 persen Perda itu isinya UU dan 20 persennya materi lokal. Kendati demikian, ia juga bersyukur dengan adanya inisiatif dari dewan itu.

“Sebetulnya tanpa itupun kita sudah melaksanakannya, sudah memfasilitasi. Tapi inikan inisiatif, ya alhamdulillah,” katanya.

Pentingnya pra-fasilitasi oleh gubernur sebagai bagian dari proses pembentukan perda. Diingatkan kepada DPRD Lotim terkait dua rancangan peraturan daerah yang diajukan diikuti rekomendasi gubernur, karena berpengaruh terhadap rancangan perda yang dihasilkan nantinya.

Sukiman juga menyebutkan perlunya pencantuman sanksi administratif bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan, utamanya dalam Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayanan Kecil, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam. Mulai dari peringatan tertulis sampai dengan denda administratif.

“Pencantuman sanksi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perda nantinya,” imbuhnya.

Secara umum, Pemda mengapresiasi pengajuan raperda itu sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab DPRD terhadap masyarakat Lotim, khususnya pekerja migran, nelayan, serta petambak garam.

BACA JUGA  Jelang "Road Bike" Sembalun, Bupati Lotim Harap Pemprov Tambahkan Alokasi Vaksin

Sebelumnya DPRD telah mengajukan dua Raperda inisiatif, yang di awal tahun 2021 telah ditetapkan menjadi Perda. Keduanya adalah Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Perda tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik. (WR-sid)

Artikulli paraprakLotim Butuh 80 Ribu Dosis Vaksin I untuk Turunkan Level
Artikulli tjetërMenteri PPPA Sambangi Rumah Anak dan Perempuan Kepala Rumah Tangga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini