LOMBOK TIMUR – Maraknya pelaku pencabulan anak dibawah umur menjadi keprihatinan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur.

Secara tegas, Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy berencana akan membuat Peraturan Daerah (Perda) secara khusus untuk melindungi anak dibawah umur agar tidak lagi menjadi korban pelecehan seksual.

Google search engine

Orang nomor satu di Lombok Timur itu mengira, kasus pencabulan anak dibawah umur ini lebih disebabkan pengaruh minuman keras (miras). Namun ia berpikir, kejadian yang terus berulang ini ternyata bukan hanya disebabkan miras melainkan banyak faktor.

“Sebenarnya pengawasan faktor yang paling penting. Saya kira karena disebabkan pengaruh miras saja. Tetapi ternyata banyak faktor-faktor lain, seperti kejadian yang baru-baru ini melibatkan orang-orang terdekatnya,” jelas Sukiman Azmy kepada wartarinjani.net.

Rencana Perda ini kata Sukiman, lebih menitikberatkan pada hukuman maksimal. Pentingnya Perda itu untuk membuat jera kepada para pelaku kejahatan seksual terutama yang menjadi korban anak-anak dibawah umur.

Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan, SP.d menyayangkan kejadian tersebut terus berulang-ulang.

Ketegasan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi hukum yang lebih berat agar ada efek jera bagi pelakunya.

“UU Perlindungan anak sudah tegas sanksi hukum bagi pelaku pencabulan anak dibawah umur. Nah, bagi kami di lembaga dewan dan pemerintah pun sepakat untuk sanksi yang lebih berat lagi selain sanksi yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak,” jelas Murnan.

Ia mendorong Pemkab Lotim melalui OPD terkait untuk membuat program secara terpadu yang menekankan moralitas. Program ini nantinya melibatkan semua pihak termasuk para tuan guru.
Moral ini menjadi PR bersama yang dianggap menimbulkan terjadinya persoalan-persoalan lain.

Murnan sepakat dengan pemberlakuan sanksi sosial seperti yang dilakukan oleh daerah lainnya di Indonesia. Seperti diberlakukan awig-awig sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing wilayah.

BACA JUGA  Berikan Layanan Terbaik, RSUD dr. R Soedjono Selong Dapat Penghargaan BPJS Kesehatan

Karakter hukum lokal kata Murnan, dapat diterapkan dalam upaya menerapkan sanksi sosial. Lagi-lagi ini cukup beralasan untuk memberikan efek jera.

Terpenting kata dia, pelibatan stake holder untuk meminimalisir kejadian kasus asusila di Lombok Timur ini dapat dipetakan.

Dengan pemetaan itu katanya, OPD terkait dapat memfokuskan diri pada satu wilayah tertentu agar potensi kejadian serupa tidak terulang. (WR-di)

Artikulli paraprakPemkab dan DPRD Lotim Tandatangani MoU KUA-PPAS 2022
Artikulli tjetërGelar Baksos, LKKS Lotim Bagikan Ratusan Paket Sembako

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini