LOMBOK TIMUR – Kasus sengketa lahan eks PT Sembalun Kusuma Emas (SKE) di Sembalun dengan masyarakat penggarap menjadi persoalan pelik.

Sejak era Soeharto tumbang pada tahun 1998 silam, keberadaan lahan tersebut dibiarkan terlantar. Masyarakat setempat pun lalu berinisiatif untuk meminta dengan sistem pinjam pakai.

Google search engine

Saat itu, lahan yang belum tergarap itu pun diminta masyarakat untuk dikelola.

Royal Sembahulun, salah satu warga saat itu meminta kepada pihak perusahaan agar lahan yang terlantar itu digarap dengan sistem pinjam pakai.

“Sebelum masyarakat menggarapnya terlebih dahulu meminta izin ke PT. Karena sebelumnya ada kelompok masyarakat lain yang juga ikut meminjam,” tutur Royal Sembahulun mengawali kronologis sengketa lahan yang saat ini jadi pemicunya.

Tetapi, pada 2000 lahan yang telah digarap oleh masyarakat itu pun kemudian diambil alih oleh PT. Sampoerna Agro. Praktis, masyarakat yamg sudah menggarap pun dikeluarkan dari lokasi tersebut. Lantaran sudah lama digarap, lahan eks PT. SKE itupun tak mau dikembalikan masyarakat setempat dan berusaha untuk memiliki sepenuhnya.

“Ada kelompok yang lainnya itu juga masuk ke wilayah Bilok Petung yang diinisiasi oleh Abdurrahman dan dokumennya sendiri masih tersimpan. Masyarakat itu meminjam. Namun setelah lahan itu lama digarap, masyarakat ingin memiliki sepenuhnya,” ujar salah satu tokoh pemuda Sembalun ini kepada wartarinjani.net.

Bagi Royal, sejatinya tanah itu kembali ke masyarakat, hanya saja kembali ke fakta hukum yang ada. Bahwasanya tanah itu tanah negara tidak bebas, artinya tanah itu tidak sepenuhnya dikuasi oleh negara, karena ada campur tangan perusahaan yang telah melakukan ganti rugi.
Setelah dicek, ternyata lahan itu belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).

BACA JUGA  Tertibkan Tanah, Pemkab Lotim Bentuk Panitia Pertimbangan Landreform

Dijelaskan Royal, dalam sebuah pertemuan yang pernah dilakukan di kantor Bupati Lotim beberapa waktu lalu, secara tegas  disebutkan tidak ada satu pun masyarakat yang mendukung perusahaan. Tetapi dalam fakta hukumnya, perusahaan masih memiliki hak, sehingga perusahaan diberikan HGU seluas 150 hektar. Sedangkan sisanya yang 120 hektar menjadi tanah cadangan negara bebas.

“Itu yang kita usulkan untuk diretribusi bagi masyarakat penggarap disana.  Kemudian terjadilah pro dan kontra, ada masyarakat yang pro distribusi karena ingin kepastian hukum,” sebutnya.

Secara pribadi sebutnya, ia ingin masalah itu tuntas sehingga masyarakat fokus membangun ekonominya di lahan itu, daripada dijadikan komoditas politik dan lainnya.

“Kalau sudah selesai, pemerintah tinggal fokus mendampingi masyarakat petani ini agar lebih baik,” katanya.

Disisi lain, ia juga mengkritisi orang-orang yang terus mengatasnamakan keadilan. Padahal dalam intern petani itu sendiri ada penguasaan lahan yang tidak seimbang. Ada yang mulai menguasai lahan hanya 15 are dan ada juga yang menguasai lahan itu dengan luas lebih dari satu hektar.

“Yang banyak menggarap lahan ini yang ngotot bertahan. Ini yang saya pertanyakan, apakah mereka bertahan karena masyarakat atau demi kepentingannya pribadi,” imbuhnya.

Disebutkannya juga bahwa yang melakukan aksi di kantor Bupati itu terdiri dari tiga kelompok, yakni kelompok Aman yang menginginkan tanah wilayah yang akan dijadikan tanah adat. Selanjutnya ada kelompok Agra yang menuntut untuk menjadi hak milik. Seterusnya ada kelompok pecahan Agra yang diam-diam ingin membuat SPPT. Bahkan sambungnya, mereka berani memalsukan surat di kantor desa untuk membuat izin KUR.

“Mereka ini sebenarnya secara diam-diam ingin membuat sertifikat dengan cepat, karena mereka takut jatahnya tidak diambil oleh petani yang lain. Pemerintah sendirikan ingin membagi rata, mereka inilah yang tidak setuju dengan pembagian rata ini. Mereka-mereka ini yang banyak datang demo kemaren itu,” kata Royal yang juga Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sembalun itu.

BACA JUGA  Bukit Pergasingan Terbakar, Api Diduga Berasal Dari Bukit Kawasan Sambelia

Terkait dengan penunggangan aksi demo itu, ia menilai biasanya ditungangi oleh urusan politik. Perlu diketahui, lebih banyak masyarakat yang pro terhadap pemerintah tentang redistribusi itu.

Petani yang riil itu tidak lebih dari 600 orang. Sementara yang sudah bertanda tangan dalam mendukung pemerintah sudah 400 orang lebih. Adapun masyarakat itu tersebar di beberapa titik, yakni di eks Sembalun Lawang, Sembalun Pegading, Desa Sembalun dan sebagian di Desa Sembalun Sajang. (WR-sid)

Artikulli paraprakPria Asal Janapria, Nekat Curi Ayam dan HP di Lenek
Artikulli tjetërJaksa Agung Diminta Tidak Ragu Tuntaskan Pelanggar HAM, Hukum Mati Koruptor dan Para Mafia Tanah dan Pelabuhan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini