LOMBOK TIMUR – Operasi gabungan penegakkan hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) bersama Bea Cukai Mataram berhasil menyita sejumlah rokok dan tembakau yang beredar tanpa dilengkapi pita cukai.

Didampingi Dinas Perdagangan Lombok Timur dan instansi terkait lainnya penyitaan dilakukan disejumlah tempat pedagang atau warung milik warga pada Kamis (9/12).

Google search engine

Dijelaskan Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundang-undangan Pol PP Lotim, Sunrianto, S.Sos, operasi yang dilakukan itu didasari atas hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum yang mendasari tertuang dalam UU Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Peraturan Kementerian Keuangan, Nomor : 7/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Surat keputusan Bupati Lotim tentang pembentukan tim penegakan hukum cukai tembakau.

“Kita melakukan operasi ini karena ada dasar hukumnya,” ujar Sunrianto kepada wartawan saat kepada wartawan, Jum’at (10/12).

Dikatakan, giat itu dilakukan di tiga desa, yakni di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur dan di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur Lotim.

Total Barang Bukti (BB) dalam giat itu ialah berupa rokok kemasan jadi sebanyak 5 bungkus (Tidak memiliki izin) dan rokok batangan sebanyak 20 batang (memiliki izin) dan 48 batang (tidak memiliki izin). Sedangkan tembakau iris sebanyak 373 kantong plastik berbagai merek ( memiliki izin) dan 291 kantong plastik berbagai merek (Tidak memiliki izin).

Adapun tindakan yang dilakukan, yakni memberi pemahaman kepada masyarakat yang berjualan tembakau iris yang dibungkus atau dikemas dan olahan rokok batangan agar dilengkapi dengan segel pita cukai. Selain itu, penyidik bea cukai memberi surat penyitaan BB khusus tembakau yg tidak dilengkapi segel pita cukai.

“BB hasil sitaan diamankan langsung oleh penyidik kantor pelayanan bea cukai Mataram beserta anggota,” tutupnya. (WR-sid)

BACA JUGA  Penyidik Dalami Keterlibatan Pihak Lain Kasus Pupuk Bersubsidi
Artikulli paraprakBupati Lotim Ingatkan Kades Untuk Lakukan Pembenahan
Artikulli tjetërEmpat Raperda Disetujui, Gubernur NTB Nilai Produk Hukum Untuk Lindungi Masyarakat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini