Beranda BERITA 2021, Pemda Lotim Siapkan Rp. 22 Miliar Bayar Premi BPJS Kesehatan ASN...

2021, Pemda Lotim Siapkan Rp. 22 Miliar Bayar Premi BPJS Kesehatan ASN dan Non ASN

76
0
Iuran BPJS Kesehatan
Foto : Kepala BPKAD Lotim, H.Hasni, SE, M.Ak (doc)

LOMBOK TIMUR – Tahun 2021, Premi pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan untuk Aparatur Sipil Negeri (ASN) maupun Non ASN lingkup Pemerintah Kabupaten  Lombok Timur (Lotim) mencapai hampir Rp. 22 miliar. Anggaran sebesar itu untuk membayar premi ASN dan Non ASN sebanyak hampir 10.800 orang.

Pada pembayaran BPJS Kesehatan tersebut, baik pemberi kerja maupun penerima kerja memiliki kewajiban namun dengan persentase yang berbeda.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H Hasni, SE, M. Ak menyebutkan, iuran BPJS Kesehatan baik ASN maupun non ASN itu 4 persennya dianggarkan  melalui dana APBD. Sedangkan 1 persennya ditanggung  oleh yang bersangkutan selaku penerima upah.

“Pemda Lotim sebagai pemberi kerja menanggung sebanyak 4 persen, sedang penerima kerja ini sebanyak  1 persen. Alhamdulillah di tahun 2021 normal kita bayarkan dan sudah tuntas diselesaikan,” terang Hasni kepada wartarinjani.net saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (30/12).

Demikian pula dengan tanggungan untuk seluruh Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang ada di Lotim. Pemkab Lotim juga membayarkan besaran persentase yang sama dengan ASN.

Dengan demikian, total premi yang dibayar Pemda Lotim untuk ASN setiap bulannya rata-rata berjumlah Rp. 1.5 miliar. Sementara, pertahunnya itu total premi yang dibayarkan Pemda Lotim itu sebesar Rp. 22 miliar. Sedangkan untuk Kades dan perangkat desa sekitar Rp. 260 juta.

“Untuk Kades dan perangkat desa biayanya tersendiri yang diambil dari penghasilan sendiri dengan besaran 1 persen.
Sedangkan yang menjadi tanggungan Pemkab hanya 4 persen atau sekitar Rp. 260 juta,” terang Hasni.

Agar lebih terkoordinir dalam proses pembayarannya, pemotongan upah untuk penyetoran ke BPJS dilakukan melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD). Pembayaran ini dilakukan melalui kesepakatan bersama dengan pihak BPJS dengan para kades  Hal itu juga mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

BACA JUGA  Resmikan Sirkuit Mandalika, Presiden: Siap Digunakan untuk Ajang Kelas Dunia

Disamping itu, Pemkab Lotim juga berkewajiban membayar  BPJS untuk masyarakat yang kurang mampu. Pembayaran tersebut dianggarkan melalui Dinas Kesehatan (Dikes) sebesar Rp. 22 miliar.

Namun sambung Hasni, anggaran sebesar Rp. 22 miliar itu masih dirasakan kurang, sehingga Pemda Lotim harus menyiapkan tambahan sekitar Rp. 7 miliar lagi untuk menutupi kekurangan di tahun 2021 ini. Rencananya, kekurangan itu akan dibayarkan pada tahun 2022 mendatang. (WR-sid)

Artikel sebelumyaModal 490 Juta, Bukit Kayangan Labuhan Lombok Disulap Jadi Objek Wisata
Artikel berikutnyaPenuturan Keluarga TKI, Korban Kapal Tenggelam Diperairan Malaysia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here