LOMBOK TIMUR – Kerjasama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur bersama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan bakal ditingkatkan pada tahun 2022.

Sejauh ini, baru 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan terutama bagi pegawai non Aparatur Sipil Negeri (ASN).

Google search engine

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H Hasni, SE, M. Ak mengatakan bahwa lima OPD yang sudah menjalin kerjasama  itu merupakan tenaga yang kerjanya dilapangan dan memiliki resiko kerja tinggi, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Lotim.

“Lima OPD itu yang baru didaftarkan, karena pekerja lapangan yang memiliki resiko kerja yang tinggi. Yang non ASN di lima OPD itu masuk seluruhnya,” terang Hasni kepada wartarinjani.net saat ditemui diruangannya, Kamis (30/12).

Dikatakan, BPJS Ketenagakerjaan itu untuk merupakan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi non ASN, termasuk pihak ketiga yang menggunakan tenaga kerja. Dan selama tahun 2021 ini, Pemda Lotim menganggarkan pada APBD untuk yang non ASN ini sebesar Rp. 955 juta, yang diperuntukkan bagi 6.682 orang.

Pada tahun 2022 mendatang, seluruh OPD lingkup Pemkab Lotim dianggarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Terkecuali pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti di rumah sakit. Hal itu dikarenakan BLUD memiliki anggaran sendiri.

“Ada non ASN kita yang bekerja di BLUD, tentu BLUD itu sendiri yang akan membayarkannya,” sebutnya.

Termasuk di seluruh puskesmas juga sambungnya, semua retribusi pelayanannya kembali ke puskesmas itu sendiri, termasuk juga BPJS Kapitasi dan non Kapitasi yang dikelola langsung oleh puskesmas. Maka, tenaga honor yang non ASN itu juga dibayarkan oleh pihak puskesmas. Termasuk juga sebagian guru yang bayarkan melalui dana BOS.

BACA JUGA  IKLAN

“Di APBD sudah tercover 6000 orang itu dan selisihnya nanti ada pada OPD yang sumber pendanaan honornya ada di masing-masing OPD itu,” katanya.

Sementara, BPJS Ketenagakerjaan untuk ASN diampu oleh PT. Tabungan Pensiun (Taspen) untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Sedangkan untuk yang non ASN, Pemda Lotim yang langsung membayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Itu dibayarkan Pemda Lotim ke PT Taspen,” ucapnya.

Sebagai pemberi kerja, Pemda Lotim diwajibkan untuk mendaftarkan dan membayarkan semua penerima upah ke BPJS Ketenagakerjaaan.

“Dalam Pedoman penyusunan APBD tahun 2022 juga diamanatkan Pemda untuk mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan dalam aturan perundang-undangan pun demikian,” tutupnya.  (WR-sid)

Artikulli paraprakPenuturan Keluarga TKI, Korban Kapal Tenggelam Diperairan Malaysia
Artikulli tjetërBelum Pasti Pemulangan Jenazah Korban Kapal Karam di Malaysia

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini