LOMBOK TIMUR – Melihat dari hasil fasilitasi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akhirnya, dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) ditetapkan.

Penetapan dua Raperda inisiatif DPRD Lotim yang telah dibahas sejak bulan November lalu itu dikuatkan dengan surat edaran No. 180/1328/KUM tanggal 27 Desember 2021.

Google search engine

Penetapan dua Raperda inisiatif DPRD Lotim berlangsung dalam rapat Paripurna VI masa sidang II tahun 2021 DPRD Lotim, Kamis (30/12).

Usai penyampaian laporan gabungan komisi terhadap dua Raperda inisiatif dewan, Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy berharap kehadiran Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lotim, menjadi titik awal optimalisasi perlindungan PMI asal Lotim oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebelum penempatan.

“Begitu juga dengan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,” harap Sukiman.

Harapan lain Sukiman, Perda itu memberikan arah dan tujuan yang lebih konkret guna pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Dengan begitu semua elemen masyarakat dapat berdaya secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lotim serta mendukung pembangunan berkelanjutan, sebagaimana harapan semua pihak.

“Semoga dua Perda ini memberikan arah dan tujuan yang lebih konkret,” harap Sukiman. (WR-sid)

BACA JUGA  DPRD Setujui APBD P Lotim Tahun 2021
Artikulli paraprakPinjaman Pemkab Lotim ke PT. SMI Disetujui
Artikulli tjetërIKLAN

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini