LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama jajaran Forkompimda Lotim memfasilitasi kesepakatan damai untuk menjaga kondusifitas di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada hari Senin (3/1).

Dalam kesepakatan damai selain dihadiri Bupati Lotim, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), turut pula sejumlah organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Diantaranya, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Pengurus Daerah Nahdatul Wathan Diniyah Islamiah (PDNWDI), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lotim, Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU), Ketua PD NW, Ketua Yayasan Maraqita`limat dan Pimpinan Yayasan Ponpes As-sunah Lombok.

Google search engine

Pernyataan bersama yang ditandatangani itu berisi tujuh poin. Penandatanganan dilakukan seusai pembahasan upaya pencegahan munculnya tindakan-tindakan intoleran di daerah Lotim.

Adapun tujuh poin itu yakni yang pertama yaitu bersama menjaga, merawat, memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama dilandasi dengan rasa toleransi, sikap saling menghargai dan menghormati sesama umat. Kedua mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat.

Poin ketiga, menaati peraturan dan undang- undang yang berlaku dalam pendirian rumah ibadah, lembaga pendidikan maupun lembaga berkaitan dengan sosial keagamaan. Poin empat menyampaikan dakwah dengan cara yang baik, poin ke lima menjunjung tinggi nilai- nilai silaturrahmi dan kebersamaan dalam bingkai ukhuwah islamiyyah.

Poin ke enam ikut berpartisipasi dalam mengawasi, menolak dan mengutuk tindakan yang intoleran, radikalisme, terorisme, demi keutuhan NKRI. Poin tujuh, mendukung Pemkab Lotim dalam rangka menciptakan situasi yang rukun, dan damai di wilayah Lotim.

“Inti dari semua poin ini adalah normatif. Hanya saja tinggal penekanan kepada para pihak agar menjalankan tugas pokok sesuai dengan jalur normanya,” ucap Sukiman kepada wartawan.

BACA JUGA 

Penandatangan itu bertempat di kantor Bupati Lotim. Dalam hal ini, Sukiman menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan di antara semua organisasi dan kelompok keagamaan di daerah ini. Hanya saja, ia menilai ada oknum yang menyampaikan tausiah tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW, yang mengarah pada ujaran kebencian.

“Kasus ini kini tengah ditangani Polda NTB,” terangnya.

Di sisi lain, ia berharap masyarakat juga tidak gampang terprovokasi dan menyerahkan pada mekanisme hukum.

“Masyarakat jangan terlalu cepat terprovokasi dan serahkan semuanya kepada pihak berwajib,” harapnya.

Pernyataan bersama itu dikunci dengan poin mendukung pemerintah menciptakan situasi rukun dan damai.

Penandatanganan pernyataan bersama ini digagas Pemda menyusul kasus penyerangan terhadap markaz jamaah As-sunah di Bagik Nyaka oleh sekelompok orang tidak dikenal. (WR-sid)

Artikulli paraprakPandemi Bikin PAD Lotim Nyungsep
Artikulli tjetërKasus Perusakan dan Ujaran kebencian As-Sunnah Dalam Proses Penyidikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini