LOMBOK TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur bereaksi setelah memperoleh informasi banyaknya peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Lotim yang kepesertaannya dicabut oleh pemerintah pusat.

Dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan beberapa OPD lainnya di Lombok Timur, Ketua DPRD Lotim, Murnan menyayangkan pencabutan kepesertaan KIS BPJS tersebut dengan alasan ketidakjelasan data kependudukan masyarakat, sehingga pemerintah pusat merekomendasikan untuk melakukan pendataan ulang.

Google search engine

Disebutkannya, sekitar 113 peserta KIS di Lotim dicabut kepesertaannya oleh pemerintah pusat.
Selain pencabutan kepesertaan anggota KIS, Murnan juga menyoroti sharing anggaran antara Pemprop NTB dan Kabupaten Lotim melakukan pembayaran iuran KIS untuk 19 ribu lebih peserta. Apalagi saat ini, Pemda Lotim dinilai masih belum mampu untuk pembayaran iuran tersebut.

“Ada sekitar 3 ribuan pemegang kartu KIS di Lotim, iurannya belum mampu dibayarkan Pemkab. Karenanya, kami mendorong Pemprov maupun Pemkab untuk meng-input data peserta tersebut ke pemerintah pusat,” saran Murnan.

Disatu sisi kata Murnan, peserta KIS yang dicabut kepesertaannya masih menjadi tanda tanya apakah dianggap tidak mampu ataukah orangnya yang tidak ada. Berbeda dengan 19 ribu peserta apabila tidak memegang KIS sementara mereka dianggap tidak mampu.

Untuk mengantisipasinya, solusi yang ditawarkan DPRD Lotim dengan cara mengalihkan ke pempus agar menjadi KIS APBN. Atau, dapat dianggarkan sebesar Rp. 1 miliar pada anggaran perubahan nantinya.

Selaras dengan target Nasional pada tahun 2023-2024 semua masyarakat harus sudah memiliki kartu BPJS baik yang KIS maupun mandiri.

“Peserta BPJS di Lotim baru mencapai angka 68 persen. Jika tidak bisa dibayarkan bisa menurun pada kisaran angka 58 persen. Berarti kita kehilangan 10 persen sehingga kita butuh dana besar lagi. Kedepan kami harap bagaimana caranya daerah memikirkan ini,” jelas Murnan.

BACA JUGA  Mobil Pasutri Terjun ke Jurang Sembalun, Seorang Dinyatakan Meninggal Dunia

Menjawab sorotan anggota dewan, Kepala Dinas Kesehatan Lotim, H Pathurrahman mengakui apabila sejumlah Peserta KIS BPJS Kesehatan di Lotim saat ini sudah tidak dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“Mulai tahun 2022 ini pembayarannya sudah dialihkan kepada Kabupaten masing-masing,” ujarnya.

Kata dia, pembayaran Iuran KIS atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) KIS BPJS kesehatan tersebut sebelumnya bersumber dari dari anggaran pusat, Pemprov dan Pemkab. Akan tetapi saat ini PBI yang berasal dari Pemprov sudah dialihkan kepada Pemkab.

“Jadi masalahnya iurannya bukan tidak dibayarkan, tetapi sekarang PBI itu hanya bersumber dari dua saja, yakni dari pusat dan dari Kabupaten saja,” terang H Pathurrahman.

Sementara itu, iuran peserta BPJS Kesehatan di Lotim bersumber dari anggaran daerah.
Terkait data peserta BPJS Kesehatan saat ini tengah dilakukan validasi oleh pihak Dikes bersama Dinas Sosial, kecamatan dan desa. Tujuannya, untuk memastikan peserta yang dinilai layak untuk menjadi PBI. Sebab, saat ini banyak ditemukan masyarakat yang ekonominya sudah mulai meningkat.

Disebutkan, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Lotim, yang tidak lagi menerima bantuan iuran dari Pemprov berjumlah sekitar 40 ribu peserta.

“Semua data peserta divalidasi baik yang PBI nya dari pusat maupun kabupaten untuk selanjutnya hasil validasi itu akan dikirim ke pemerintah pusat,” kata Pathurrahman. (WR)

Artikulli paraprakDinas Perkim Lotim Fokus Benahi RTLH
Artikulli tjetërKetum SMSI Bertemu Ketua MPR RI

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini