LOMBOK TIMUR – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur kembali memeriksa Direktur PT. Guna Karya Nusantara (PT. GKN) berinisial D, salah satu saksi perkara tindak pidana Korupsi pada Pekerjaan Penataan dan Pengerukan Kolam Labu Labuhan Haji pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lombok Timur tahun 2016.

Direktur PT. GKN, diperiksa mulai pukul 10.00 -14.00 wita diruang penyidik Kejari Lotim, Selasa (18/1). Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui secara pasti proyek yang merugikan keuangan negara dengan total Rp. 6.3 miliar lebih sesuai dengan Laporan Hasil Audit (LHAP) Penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP dengan tersangka atas nama Inisial N selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tersangka Inisial TR selaku Komisaris PT. Guna Karya Nusantara.

Google search engine

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lotim, Lalu Muhammad Rasyidi, SH, membenarkan pemeriksaan seorang saksi berinisial D salah satu Direktur PT. GKN.

“Penyidik sudah memeriksa salah satu saksi, Direktur PT. GKN,” beber Rasyidi kepada wartawan, Selasa (18/1).

Dikatakan Rasyidi, pemeriksaan terhadap saksi dilaksanakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan (Prokes) tentang pencegahan penularan Covid-19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara terperiksa dengan penyidik. Selain itu diwajibkan mengenakan masker serta selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan,” kata Rasyidi.

Seperti pemberitaan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah memeriksa puluhan orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengerukan Kolam Labuh Dermaga Labuhan Haji tahun 2016 lalu.

Pekerjaan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan meskipun pihak kontraktor sudah menerima uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak yang pada akhirnya dilakukan pemutusan kontrak.

Karena tidak dikerjakan, Pemda Lotim melakukan penagihan uang muka yang sebelumnya disetorkan melalui salah satu bank di Bandung.

BACA JUGA  BPNT, Bulog Lotim Distribusikan 190 Ton Beras di 8 Kecamatan

Pemda Lotim pada saat itu di bawah kepemimpinan Bupati, H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati, H. Haerul Warisin, mempercayakan penagihan dilakukan oleh, Kadis LHK Lotim, M. Sayangnya, penagihan itu tidak membuahkan hasil.

Selaku penjamin, Pihak bank saat itu tak kunjung mencairkan dengan berbagai alasan. Akhirnya Pemkab Lotim kemudian menempuh upaya hukum dengan gugatan ditujukan ke PT Guna Karya Nusantara selaku rekanan. Lagi-lagi tidak berhasil.
Sehingga kasus ini diindikasikan mengakibatkan terjadinya kerugian negara. (WR)

Artikulli paraprakTerkait Beredarnya Foto Ketua DPD PD NTB, Sukiman Azmy : Bikin Malu
Artikulli tjetërSukseskan MotoGP Media Lokal NTB Siap Berkolaborasi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini