JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menanggapi putusan pidana nihil Heru Hidayat terdakwa korupsi ASABRI oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/1) kemarin.

Padahal kata Boyamin Saiman, Heru Hidayat dalam perkara lain yaitu kasus korupsi Asuransi Jiwasraya telah divonis seumur hidup dan telah incracht ( berkekuatan hukum tetap berdasar putusan Kasasi ).

Google search engine

“MAKI menghormati putusan tersebut namun tetap menyatakan kecewa atas putusan tersebut karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat,” ujar Boyamin Saiman kepada wartawan, Rabu (19/1).

Semestinya kata dia, Hakim jika tidak memberi hukuman mati sesuai tuntutan Jaksa, maka semestinya tetap memberikan hukuman seumur hidup atau hukuman seumur hidup secara bersyarat. Yaitu, jika hukuman penjara seumur hidup dalam perkara Jiwasraya bebas atau berkurang oleh upaya Peninjauan Kembali (PK) atau dapat Grasi maka hukuman seumur hidup dalam perkara Asabri akan tetap berlaku dan Heru Hidayat tetap menjalani penjara seumur hidup.

Berdasar Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika hakim menyatakan terdakwa bersalah maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Tidak boleh NIHIL karena hukuman sebelumnya dalam kasus Jiwasraya adalah seumur hidup dan bukan penjara dalam hitungan maksimal 20 tahun.

“Hukuman NIHIL hanya berlaku dalam perkara penjara terhitung yaitu 1 hari hingga maksimal 20 tahun. Jika hukuman seumur hidup maka bisa dijatuhkan hukuman yang sama atau hukuman diatasnya yaitu MATI,” jelasnya.

Putusan kemarin menyatakan perbuatan terdakwa Heru Hidayat terbukti, maka mestinya dipidana dan bukan nihil. Bisa Seumur Hidup atau MATI.

Sesuai pasal 240 KUHAP putusan itu keliru sehingga MAKI meminta jaksa Kejagung RI harus melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Putusan mati sebenarnya itu paling proporsional dan sesuai tuntutan keadilan masyarakat mengingat perbuatan Heru Hidayat sangat merugikan negara, masyarakat dan nasabah secara berulang ( Jiwasraya dan Asabri).

BACA JUGA  Dikes Siapkan Pos kesehatan di Jalur Mudik

“Seandainya hakim tidak sependapat dengan tuntutan mati oleh JPU, mestinya hukuman penjara seumur hidup secara bersyarat lebih memenuhi ketentuan hukum acara KUHAP karena tetap dijatuhi hukuman pidana dan bukan NIHIL,” tegas Boyamin.

Selanjutnya, MAKI akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memperluas makna “Pengulangan Dalam Melakukan Pidana” yang selama ini dimaknai terbatas setelah orang dipenjara. Kemudian melakukan perbuatan pidana. Tidak disebut berulang jika belum pernah dipenjara meskipun berulang-ulang melakukan perbuatan pidana.

“Jika ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi maka dalam kasus seperti Heru Hidayat nantinya dapat diterapkan hukuman MATI,” demikian Boyamin menegaskan. (WR)

Artikulli paraprakSA Institut: Putusan Heru Hidayat Atas Korupsi Asabri Aneh, Patut Dieksaminasi
Artikulli tjetërDP3AKB Lotim Tunjuk 13 Desa Percontohan Ramah Perempuan dan Peduli Anak

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini