LOMBOK TIMUR – Bupati Lombok Timur H.M. Sukiman Azmy meminta kepada semua pihak untuk pengetatan kembali protokol kesehatan (prokes) seiring meningkatnya kasus aktif covid-19 di Lombok Timur saat ini. Berdasarkan rilis Satgas Covid-19 saat ini terdapat 32 kasus aktif covid-19 dengan sebaran di 29 desa.

Bupati Lotim berharap kepada seluruh Kepala Desa, Camat, pimpinan OPD, dan operator SIKS-NG Desa/ Kelurahan  berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) No. 7 tahun 2022 tanggal  31 Januari 2022  Lombok Timur dan 8 kabupaten/ kota di NTB masuk dalam PPKM level 1.

Google search engine

“Hanya Kabupaten Sumbawa yang berada di level dua di NTB. Saya mengingatkan pentingnya testing, tracking, dan treatment (3T),” tegas Bupati Lotim Sukiman Azmy saat rapat koordinasi bersama OPD dan Forkompimda di kantor Bupati Lotim.

Merujuk Inmendagri tersebut kata dia, target testing Lombok Timur adalah 179 orang per hari. Bupati melihat jumlah tersebut dapat dilampaui karena Lombok Timur berhasil melakukan tes kepada 185 orang.

Sementara itu, Inmendagri Nomor 08 tahun 2022, tanggal 4 Februari mengingatkan untuk mengaktifkan kembali Posko Penanganan Covid-19, termasuk posko utama di Pendopo. Bupati meminta agar pengawasan protokol kesehatan kembali diperketat, tentunya tetap mengedepankan rasa kemanusiaan.

Masih terkait penyebaran covid-19, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sukiman menyinggung surat edaran Mendikbud Ristek  No. 2 tahun 2022 tanggal 2 Februari 2022. Ia meminta agar mengatur kembali pembelajaran tatap muka dengan kapasitas maksimal 50 persen dari ruang.  Tidak hanya sekolah, ia juga meminta pengetatan prokes di tempat ibadah.

Perhatian juga diberikan kepada masyarakat yang harus menjalani isolasi mandiri (isoman). Seperti pada pencegahan penyebaran covid-19 tahun 2020 lalu. Orang nomor satu di Gumi Patuh Karya itu meminta agar Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Perdagangan dapat memfasilitasi kebutuhan pangan mereka seperti beras, telur, ikan kering, serta minyak goreng selama 10 hari. Sementara untuk lokasi, diminta untuk mengaktifkan kembali lokasi yang sudah ada sebelumnya.

BACA JUGA  Bupati Lotim Ingatkan Kades Untuk Lakukan Pembenahan

Tidak hanya membahas masalah peningkatan angka kasus Covid-19. Sukiman Azmy menyoroti persiapan Kabupaten Lombok Timur dalam menyambut event bergengsi MotoGP. Masyarakat Lombok Timur, khususnya di wilayah selatan, diharapkan dapat menyediakan 2000 kamar homestay atau 1000 rumah tinggal. Mendukung keperluan tersebut Pemerintah Pusat bahkan sudah menyiapkan fasilitas pembiayaan tanpa agunan melalui Bank BUMN maupun swasta dengan plafon Rp. 50 juta – Rp. 100 juta.

“Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, bahkan bila perlu dilengkapi dengan transportasi,” pinta Sukiman.

Selain dua hal tersebut Bupati Lotim juga meminta seluruh pimpinan OPD untuk bekerja lebih progresif mewujudkan target RPJMD 2018-2023. Ia bahkan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para pimpinan OPD tersebut.

Selain itu ia juga mengkritisi kinerja kepala Puskesmas yang dinilai menjadi salah satu faktor masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) Lombok Timur. Bupati menyebut Puskesmas lebih memilih merujuk pasien ke rumah sakit swasta dibanding rumah sakit milik pemerintah yang notabene memiliki fasilitas lengkap.

Tidak saja kepala Puskesmas, dokter spesialis yang juga bekerja di rumah sakit swasta pada jam kerjanya, diminta untuk diawasi.

Selain itu, Kepala Desa tidak lepas pula diingatkan agar tidak lagi membuat sporadik di tanah negara, sempadan pantai, sempadan sungai.

“Kepala desa harus memiliki kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat di desa masing-masing. Hidupkan kembali budaya gotong royong yang dinilainya mulai memudar,” pintanya.

Selain itu, Bupati Lotim juga menuntut kepala desa meningkatkan realisasi Zakat, Infak dan Sadaqah (ZIS). Pemda rencananya akan menyalurkan ZIS melalui sekolah baik SD maupun SLTP.

Bupati Sukiman juga menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi dan kreasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk upaya agar Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat seluruhnya dapat online pada akhir bulan Februari nanti.

BACA JUGA  Dinas Perindustrian Adakan Pelatihan Manajemen Mutu dan pengelolaan Sentra IKM

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, HM. Juaini Taofik menyebutkan,
upaya mewujudkan NIK online akan menghemat sekitar Rp. 78 miliar APBD Lombok Timur.

Hal tersebut sangat membantu pada kondisi APBD Lombok Timur saat ini. Karenanya, dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk mewujudkannya. Ia berharap kepala desa dan camat dapat mengarahkan masyarakatnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“NIK Online ini dapat mempermudah pendataan kependudukan dan pastinya dapat menghemat anggaran daerah,” jelas Juaini Taofik. (WR)

Artikulli paraprakIKLAN
Artikulli tjetërDalam Rakor, Bupati Lotim Simak Arahan Presiden Jokowi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini