LOMBOK TIMUR – Sedikitnya 29 pejabat dilingkungan Pemkab Lombok Timur hingga kini belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sementara batas pelaporan LHKPN 2021 pada 31 Maret mendatang.

Terkait belum diserahkan LHKPN tersebut, Inspektorat Kabupaten Lombok Timur akan melakukan pemanggilan bagi pejabat eksekutif bersangkutan.

Google search engine

Inspektur Inspektorat Lotim, H Salmun Rahman menegaskan, bagi pejabat  yang belum melaporkan hingga batas waktu yang sudah ditentukan akan dipanggil.

Mantan Kepala BKPSDM Lotim itu mengakui jika sejumlah pejabat daerah terpaksa dipanggil untuk segera menyerahkan LHKPN yang telah disediakan untuk diisi.

“Kita sudah panggil pejabat itu untuk segera mengisi laporannya,” ungkap Salmun kepada wartawan, Selasa (1/3).

Dia menyebutkan, dari 342 orang wajib lapor hanya 29 pejabat yang belum menyerahkan LHKPN hingga bulan Maret ini. Artinya, persentase sudah diatas angka 91,5 persen. Meski beberapa diantaranya masih belum melaporkan.

Kata dia, pejabat yang belum melaporkan LHKPN tersebut lantaran beberapa sebab. Selain sudah pensiun, pindah tugas ke OPD lain, sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan sebagian juga dalam proses pelaporan tapi belum bisa selesai.

Diakuinya, untuk menyelesaikan laporan rincian harta kekayaan sedikit sulit. Sehingga, pihak inspektorat akan bersedia membantu mengarahkannya.

“Diharapkan laporan LHKPN ditargetkan bisa mencapai 100 persen,” pintanya.

Untuk mempercepat proses penyerahan LHKPN, Salmun telah menginstruksikan kepada semua kepala OPD untuk menginformasikan kepada bawahannya agar segera melaporkan LHKPN. LHKPN ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

“Sebagian besar pejabat yang belum melaporkan LHKPN tersebut kini menjabat sebagai kabid atau eselon III,” ungkapnya.

Salmun menyarankan agar pejabat yang belum menyerahkan LHKPN tidak harus menunggu hingga batas akhir yang telah ditentukan. Dikhawatirkan nantinya justru mengalami kesulitan.

BACA JUGA  BPPD Lotim Massif Gencarkan Promosi Wisata

Bahkan Salmun akan memberikan sanksi tegas bagi pejabat yang belum menyerahkan LHKPN. Sanksinya, hingga penurunan pangkat karena dinilai melanggar disiplin pegawai negeri. (WR)

Artikulli paraprakHanya Lotim Kabupaten di NTB Berstatus PPKM Level I
Artikulli tjetërJelang Rakerda dan HUT Ke-5, SMSI Lotim Gelar Baksos

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini