Anggaran Terbatas, Dewan Akui Sulit Akomodir Media

0
148

Selong, Warta Rinjani – Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan, SPd mengaku sulit mengakomodir kepentingan insan pers dalam hal kerjasama publikasi. Termasuk kaitannya dengan kegiatan lain menyangkut hal pemberitaan. Salah satunya, pendampingan perwakilan media untuk meliput kegiatan anggota dewan saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.

“Anggaran dewan untuk kerjasama publikasi sangat sedikit apalagi menyertakan perwakilan media untuk meliput kegiatan dewan,” ujar Murnan dihadapan para perwakilan awak media di gedung DPRD Lotim, Jum’at (20/12).

Menjawab aspirasi yang berkembang, Marzoan berharap bahwa pimpinan dewan dan sekretariat dewan (setwan) berlaku adil dalam pembagian kerjasama publikasi. Sebab, hal itu bisa berdampak buruk bagi perkembangan pers di Lombok Timur.

Baca Juga  Penanganan Bahu Jalan yang Amblas di Pantai Lab. Haji Perlu Kajian

“Akan terjadi kecemburuan sosial antar insan pers nantinya. Pembagian yang adil dan merata sebagai solusi dalam menciptakan iklim kondusif sesama pers. Tidak ada pengkotak-kotakan antara media satu dengan media lainnya,” ujar Marzoan pimpinan media portal Corong Rakyat.

Berbeda dengan Redaktur Pelaksana Harian ‘ Suara NTB ‘ Izzul Khairi. Ia lebih menyoroti tentang legalitas standing sebuah media. Sebab, berdampak pula pada institusi terkait.

“Sebaiknya dalam menjalin hubungan kerja sama dalam publikasi yang ada kaitannya dengan anggaran, dewan harus memilih dan memilah mana media yang punya legalitas dan yang tidak,” tegas Ketua Dewan Kehormatan PWI Lotim ini.

Baca Juga  Bahu Jalan Wisata Pantai Labuhan Haji Ambrol

Sesuai peraturan kata Bang Zul, sapaan akrabnya, instansi akan dimintai pertanggungjawaban tatkala berkerjasama dengan media yang tidak memiliki badan hukum.


Payung hukum media bersangkutan sebagai dasar instansi pemerintah dalam menjalin kerjasama publikasi. Ini menyangkut keuangan negara, maka menjadi kewajiban untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kalau inspektorat yang memeriksa masih bisa ditolerir karena mungkin adanya faktor kedekatan. Nah, bagaimana kalau yang memeriksa BPKP. Pastinya, kalau tidak sesuai, dana tersebut harus dikembalikan,” tegas Izzul Khairi mengakhiri public hearing dilantai III gedung DPRD Lotim. (Dy)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar