Awas! Mata Rakyat Pelototi Dana Desa

0
332

LIPUTAN KHUSUS – MENGAWALI tahun 2020 di bulan Januari, sedikitnya ada sekitar 5 desa menjadi sasaran aksi demonstrasi warga. Unjuk rasa yang dilakukan oleh warga ini rata-rata dipicu atas dugaan tidak transparannya penggunaan dana desa.

Di antara desa-desa yang diguncang unjuk rasa itu yakni, Tete Batu, Batuyang, Jerowaru, Bagik Payung Selatan dan yang terakhir adalah Desa Terara. Dari semua desa yang diguncang masalah dana desa itu rata-rata disikapi dengan aksi demonstrasi. Tapi ada juga yang dilaporkan melalui jalur hukum.

Belajar dari kasus-kasus yang terjadi, semua pemerintah desa yang ada di Lombok Timur (Lotim) harus membuka mata. Jalannya roda pemerintahan yang diselenggarakan tidak lepas dari pengawasan warga yang dipimpinnya.

Terlebih merebaknya aksi demonstrasi yang ditujukan kepada pemerintah desa beberapa waktu terakhir ini lebih disebabkan adanya dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD). Ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemdes serta penyalahgunaan keuangan desa, tidak sedikit diantaranya berujung di pengadilan.

Inspektorat Kabupaten Lombok Timur sendiri, dalam tahun 2019 kemarin telah menangani sebanyak 30 kasus penyalahgunaan keuangan desa.

Kepala Inspektorat Lombok Timur, M Khairi SIP, M.Si mengungkapkan, pada tahun 2019, sebanyak 30 kasus dugaan penyelewengan dana desa (DD) telah tertangani. Pada triwulan I sebanyak 10 kasus, triwulan II  ada 7 kasus, dan 11 kasus laporan di triwulan ketiga.

“Terakhir, pada awal Januari 2020 ada 2 kasus yang masuk dalam laporan. Dua kasus baru yang masuk ini sedang berproses dalam  penanganannya,” ujar Khairi kepada Warta Rinjani, Jumat (24/1).

Laporan sejumlah kasus kepala desa ini sebagian besar merupakan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD). Namun, Inspektorat tidak menampik adanya laporan tersebut diantaranya bernuansa politis. 

“Laporan itu tidak mesti benar seluruhnya. Tetapi setiap laporan harus ditindaklanjuti. Beberapa diantaranya memiliki unsur subyektif,” sambungnya.

Ia juga berupaya menindaklanjuti seluruh laporan itu. Terlepas adanya kepentingan subyektif dari pelapor.

Pihaknya menindaklanjuti setiap laporan jika  ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyalahgunaan keuangan desa. Laporan yang ditindaklanjuti ini kemudian diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Jika ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan keuangan desa, sebagian  kasus akan dilimpahkan ke APH. Buntutnya, tidak sedikit kepala desa terpaksa mengembalikan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang terindikasi kurang volume.

Jika laporannya ke polisi, lanjutnya, maka polisi meminta bantuan kepada Inspektorat mengaudit pekerjaan dan keuangan desa bersangkutan. Ini karena auditor yang legal ada pada Inspektorat. 

Ia mencontohkan, misalnya 1 kilometer pekerjaan rabat desa dikerjakan, akan tetapi kenyataan di lapangan hanya 600 meter dengan harga yang sama. Maka kepala desa bersangkutan wajib mengembalikan kelebihan pembayaran itu.  Jika tidak, terpaksa Inspektorat menyerahkan penanganannya kepada APH.

“Jika ada laporan penyelewengan kami akan turun dan menindaklanjutinya. Tetapi, laporan itupun harus disesuaikan dengan data dan bukti otentik dan tidak mengada-ada,” jelasnya.

Kembali dia mencontohkan salah satu kasus Kepala Desa Bagek Payung Selatan beberapa waktu lalu. Dalam kasus itu, Khairi mengaku kesulitan menangani karena terdapat tiga laporan yang berbeda dengan pelapor yang berbeda pula. Praktis Inspektorat sendiri merasa bingung yang mana yang harus ditangani terlebih dahulu.

Baca Juga  Pilkades Serentak di Lotim Akan Diikuti 122 Calon

Untuk itu, pihaknya berharap, mulai tahun 2020, Inspektorat akan bekerjasama dengan BPMPD Lotim dalam proses pencairan Dana Desa (DS). Itu dimaksudkan sebelum berjalan proses pencairan,  terlebih dahulu akan direview sistem pola kerja APBDes yang mencapai Rp 316 miliar.

“Dalam memulai kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan, bukan karena kemauan sang kepala desa. Termasuk skala prioritas sesuai visi dan misi bupati Lotim, salah satunya pengurangan angka stunting. Jika tidak, kami akan memberikan rekomendasi untuk menunda pencairannya,” ujar Khairi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa  (PKKD) Dinas Pemberdayaan Masyarakata dan Desa (PMD) Lombok Timur, Hj Martaniati S.Sos MM mengatakan, pada tahun 2020 dana desa meningkat menjadi Rp 316 miliar.

Dalam proses pencairan dana ini pada tahun 2020 akan dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama dan kedua akan dicairkan 40 persen. Sementara pencairan tahap ketiga hanya 20 persen.

“Dana Rp 316 miliar ini akan dicaairkan untuk 239 desa di Lotim,” jelasnya.

Jumlah anggaran yang diterima oleh desa ini sedikit tinggi dibanding 2019 kemarin. Tahun sebelumnya, pemerintah desa  memperoleh Rp 302 miliar.

Ia mengatakan, perubahan mekanisme pencairan DD  sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. 

Dalam mekanisme pencairannya langsung ke kas desa (RKUD) dan tidak lagi melalui RKUR.

Meski demikian, fungsi Dinas PMD hanya sebatas penerimaan permohonan. “Pengusulan masih dari kabupaten, termasuk pelaporan. Dan hal itu sesuai dengan Perbup di mana harus adanya perubahan lagi setelah adanya perubahan sistem mekanisme pencairan,” jelasnya.

Selama ini, sistem yang dijalankan berdasar penyusunan Perbup sebelum dilakukan perubahan PMK 193 tahun 2018. Namun karena ada perubahan, mekanisme otomatis berubah lagi.

Dikatakannya, proses perubahan Perbup itu saat ini dalam proses. Pencairan dana desa untuk tahap pertama pada Januari 2020 akan dilakukan 40 persen, berbeda dari tahun sebelumnya yang hanya 20 persen pada tahap pertama.

Kenaikan besaran pencairan dana desa tahap pertama ini merupakan upaya pemerintah mendorong percepatan perputaran ekonomi di wilayah pedesaan.

Pencairan 40 persen di tahap pertama ini tentunya menjadi kabar baik bagi desa. Selama ini, 20 persen tahap pertama dinilai kurang maksimal untuk melaksanakan pembangunan desa. Bahkan, ada desa yang baru pencairan 20 persen di bulan Juni.

Berubahnya tahapan penyaluran tentunya harus ada regulasi yang mengatur, jika sebelumnya tahapan penyaluran mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Maka untuk pencairan dana desa tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu, perempuan berparas cantik ini juga membeberkan bahwa pihaknya tengah berupaya menagih semua desa terkait pelaporan keuangan dan pekerjaan tahun 2019. Ini dilakukan lantaran untuk mencairkan Dana Desa (DD) tahun 2020, pertanggungjawaban realisasi keuangan menjadi salah satu persyaratan mutlak yang harus dilaporkan pemerintah desa.

Baca Juga  Lima Pelaku Kepemilikan Sabu Diringkus Satresnarkoba Lotim

“Harus dilaporkan dulu ke OM SPAN atau Online Monitoring SPAN. Ini adalah aplikasi berbaisis web yang dapat diakses melalu jaringan internet yang digunakan untuk monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan,” katanya.

Selain itu, yang tak kalah penting persyaratan lainnya harus menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sudah ditetapkan. Permintaan ini disampaikannya lantaran sebelum terbitnya peraturan bupati (Perbup) Lotim dalam realisasi pelaporan.

“Pelaporan realisasi kalau bisa diakomodir sebelum adanya terbit perbup pengganti. Sampai saat ini hanya 20 desa yang sudah menyerahkan data base menyelesaikan laporan. Tetapi, APBDes belum selesai,” ujarnya.

Murniati mengaku, sampai saat ini belum ada satupun desa yang melaporkan pembahasan rancangan APBDes. Kendati demikian, untuk penetapan APBDes terlebih dahulu dilakukan review dari pihak Inspektorat.

“Laporan pertanggungjawabannya belum. Hanya laporan realisasi keuangan dan pekerjaan yang sudah dilaporkan,” ujarnya.

Untuk persyaratan pengusulan dana tahap pertama, laporan realisasi dilaporkan ke aplikasi Kementerian Keuangan OM SPAN. Selanjutnya, APBDes yang sudah ditetapkan dan ada rekomendasi dari kecamatan.

“Seharusnya 31 Desember ini laporan realisasi keuangan dan pekerjaan harus sudah diselesaikan. Pencairan dana desa harusnya dimulai bulan Januari 2020 ini,” ungkapnya.

Dinas PMD Lotim berharap, seluruh desa segera menyelesaikan laporan realisasi dan pertanggunjawaban 2019. Kemudian RPAPBDes disegerakan sebagai persayaratan untuk pengajuan pencairan DD.

Terpisah, maraknhya aksi unjuk rasa terhadap kepala desa di Lotim juga disorot Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lombok Timur, Deni Rahman SH. Sikap protes masyarakat disebutnya lebih kepada lemahnya sistem pengawasan dari berbagai pihak.

Selama ini yang berkembang, jelasnya, aksi unjuk rasa warga karena dugaan penyalahgunaan keuangan dana desa oleh oknum kepala desa. Tetapi, bagi tokoh yang dikenal vokal ini, ia tidak ingin terjebak membahas masalah dugaan penyelewengan itu.

“Pastinya kasus itu terjadi lebih disebabkan pengawasan yang kurang maksimal,” urainya.

Selama ini yang terjadi, kebijakan pemerintah desa dinilai lebih mengutamakan kepentingan keinginannya sendiri dalam sebuah proses pelaksanaan pembangunan desa. Praktis muncul dugaan-dugaan dari pihak warga yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, kepala desa terkadang tidak memiliki perencanaan yang maksimal dalam manfaatkan dana desa. 

“Kecenderungan yang terjadi kebijakan tunggal. Artinya, apa yang menjadi keinginan kepala desa, bukan karena skala prioritas atau kebutuhan masyarakat yang dianggap mendesak dan bermanfaat,” ujar Deni.

Dari pengamatannya, hanya 20 persen desa yang merencanakan dan mengelola keuangan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa. Sedangkan 80 persen desa diantaranya sesuai kebijakan tunggal dari kades itu sendiri.

Ia juga membenarkan acapkali terjadi hambatan dalam setiap proses pembahasan APBDes antara kades dan BPD.  Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat dalam menginterpretasi setiap laporan menjadi penyebab dilakukan aksi unjuk rasa. 

Terkadang, lanjutnya, masyarakat beranggapan laporan yang telah mereka sampaikan ke lembaga penegak hukum telat penanganannya. Padahal, tiga institusi diantaranya kejaksaan, kepolisian dan Pemda (Inspektorat) telah menandatangani MoU pada setiap laporan yang menyangkut dugaan keterlibatan kepala desa terkait penyelewengan dana desa.

“Penyidik polisi ataupun jaksa akan menindaklanjuti laporan yang masuk jika telah lengkap data dan bukti adanya dugaan pelanggaran hukum,” jelasnya.

Laporan masyarakat pun. Imbuhnya, butuh kajian sehingga dalam pemeriksaan dan  audit anggaran dapat dilihat apakah terdapat tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara atau tidak.

“Nah, pusat pengawasan dan pemeriksaan ini berada di Inspektorat. Seharusnya masyarakat pun ikut mengawasi Inspektorat,” ujarnya.

Sejatinya, baik Forum BPD atau pun masyarakat bersama-sama memberikan atensi kepada pihak Inspektorat untuk berlaku adil dan profesional dalam penanganan perkara yang menyangkut kepada desa. Apakah, kasus tersebut ditindaklanjuti ataukah tidak, sehingga persoalan menjadi jelas.

Forum BPD sendiri mengaku hanya 1 kasus yang ditangani baru-baru ini. Meskipun kasus-kasus sebelumnya telah diarahkan ke aparat penegak hukum (APH).  (dy)

Berita & Photo : Suhaidi/Warta Rinjani
Berita Photo : “DEMONSTRASI” Puluhan warga Desa Terara  menggelar aksi demonstrasi atas dugaan penggunaan dana desa yang dianggap tidak transparan.

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar