Bale Mediasi Alternatif Perkara Non Litigasi

0
348

SELONG, Warta Rinjani–Keberadaan Bale Mediasi gencar disosialisasikan di seluruh wilayah NTB. Bersama Komisi III DPRD Provinsi NTB, Ketua Bale Mediasi NTB, Lalu Mariyun SH MHum, menggelar pertemuan di gedung DPRD Lombok Timur, Selasa (10/2).

Sosialisi Peraturan Daerah (Perda) No. 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi dihadiri sejumlah institusi dan perangkat desa kelurahan di Kabupaten Lombok Timur.

Ketua Bale Mediasi NTB, Lalu Mariyun SH mengatakan, sosialisasi perda tentang Bale Mediasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terutama di tingkat desa dan kelurahan. Dalam perjalanannya, perkara-perkara tindak pidana ringan (tipiring) tidak seharusnya langsung masuk ke penyidik kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Demikian pula, perkara perdata tidak langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dengan adanya Bale Mediasi ini sengketa di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan cara damai, cepat, mudah dan berbiaya murah.

Dia mengatakan bahwa Bale Mediasi ini diberikan kewenangan oleh peraturan UU di tingkat nasional dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tepatnya pasal 36 serta Perda No. 9 tahun 2018.

Baca Juga  Bunda Niken Ajak Kader PKK NTB Maksimalkan Penggunaan Aplikasi SIP Posyandu

Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non litigasi) juga dapat dilakukan hingga ke tingkat desa kelurahan.

“Kewenangan itu sudah diatur dalam Perda dimana desa atau kelurahan diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak didampingi mediator,” papar Lalu Mariyun kepada Warta Rinjani usai menggelar sosialisasi.

Kepala desa atau lurah dan unsur perangkat desa lainnya, tokoh adat ataupun tokoh masyarakat dapat dilibatkan dalam nota perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa. Kesepakatan perdamaian itu dapat dibawa ke Bale Mediasi untuk dituangkan dalam berita acara kesepakatan perdamaian dalam bentuk tertulis.

“Namanya kesepakatan perdamaian maka sifatnya final dan mengikat. Kesepakatan itu dapat dibawa ke pengadilan untuk dikuatkan. Pengadilan akan mengeluarkan putusan akte perdamaian (acte Van dading) yang menguatkan. Jadi, tidak ada istilah banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK) ketika akte perdamaian itu diterbitkan,” ujarnya.

Baca Juga  Pemprov NTB Komitmen Membangun SDM

Mariyun telah melakukan pembicaraan kepada Kementerian PDT RI terkait keberadaan Bale Mediasi tersebut. Sehingga, perlu disisipkan dana di desa-desa untuk menyelesaikan perkara di tingkat desa.

Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi III DPRD NTB, H Makmun SPd mengungkapkan, pihaknya terus mendorong daerah-daerah di NTB untuk membentuk dengan segera Bale Mediasi. Sebab, keberadaannya sebagai alternatif untuk menyelesaikan perkara ringan.

Dikatakannya, penanganan perkara tidak harus berujung di meja pengadilan. Namun, ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

“Karena sifatnya non litigasi, maka diselesaikan di luar pengadilan. Ada lembaga mediator yang bisa membantu perkara pidana dan perdata tetapi yang sifatnya tipiring. Contohnya, kenakalan remaja, curi ayam dan curi mangga. Berbeda perkara pidana yang sifatnya besar. Itu harus ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar Makmun. (dy)

SOSIALISASI: Ketua Bale Mediasi dan Anggota Komisi III DPRD NTB menggelar sosialisasi penanganan perkara non litigasi.

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar