Bayaran PTSL di Suwangi Timur Dipertanyakan

1
209
PROTES: Warga Desa Suwangi Timur memprotes jumlah tarif biaya PTSL yang ditarik Kawil Genteng terlalu besar. (Saipul Yakin/Warta Rinjani)

SAKRA, Warta Rinjani—Pendaftaran Program Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra Lombok Timur (Lotim) dipertanyakan sejumlah warga. Ini ditandai dengan didatanginya kantor desa terkait besaran harga yang harus dibayar. 

“Ya mereka datang untuk mempertanyakan besaran pembayaran PTSL,” kata Kepala Desa Suwangi Timur, Diok Saidi, Jum’at (21/2).

Masyarakat yang datang disebutnya mempersoalkan pungutan dilakukan oleh salah seorang kepala wilayah, yakni di Dusun Genteng. Masyarakat tersebut melaporakan ada pungutan yang melebihi ketentuan besaran sesuai dengan aturan dalam jumlah bervariasi. 

Besaran pungutan tersebut, kata Diok, mulai dari satu Rp 600 ribu sampai dengan Rp 1 juta. Karena besarnya pungutan yang diambil, ia mengaku heran.

Pungutan tersebut, terangnya, pada alas hak seperti surat hibah dan waris. Padahal, sebelumnya ia mengaku sudah ada sosialisai di kantor desa dari Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan dan Dinas Pendapatan.

Baca Juga  Kadis Kominfotik NTB Targetkan 100 Persen Badan Publik NTB Informatif

Ia menjelaskan, setelah itu juga ia mengadakan rapat internal bersama panitia dan seluruh kepala wilayah (Kawil). Tujuannya agar tidak ada pungutan lebih selain yang sudah ditetapkan. Padahal, PTSL ini ada ketentuan besarannya yakni Rp 350 ribu. 

“Padahal Rp 350 ribu itu sudah termasuk dengan biaya surat menyurat, pengukuran, dan matrainya,” katanya. 

Setelah mengeluarkan uang sejumlah tersebut, lanjut Diok, tidak akan ada lagi bayaran apapun. Masyarakat tinggal menerima sertifikatnya.

“Kalau saya perintah otomatis terjadi di semua ke kadusan, tapi ini hanya terjadi di ke kekadusan Genteng saja,” jelasnya. 

Buntut dari hal tersebut, ia akan memberi peringatan kepada bawahannya tersebut sesuai dengan kewenangan yang ia miliki. Namun meski begitu, ia belum pasti berapa jumlah orang yang diminta membayar yang tidak sesuai ketentuan itu. 

Baca Juga  Polres Lotim Gelar Upacara Sertijab Perwira

“Ya, Kawil Genteng ini salah, saya akan berikan peringatan sesuai kewenagan saya selaku Kades, dan uang masyarakat tersebut ia akan kemablikan,” ucapnya. 

Terpisah, Kepala Wilayah Genteng, Ramli mengaku, ia melakukan pungutan sebesar Rp 1 juta kepada delapan orang. Ini karena yang delapan orang tersebut akan diusulkan pada program PTSL tahun 2020 ini. 

Menurutnya, biaya tersebut untuk Rp 350 ribu untuk biaya PTSL dan Rp 650 ribu untuk biaya pembuatan surat, pengukuran dan saksi yakni Kades, sauu orang RT, satu orang pekasih dan dia sendiri. 

Ia menjelaskan, hal tersebut ia lakukan lantaran sudah ada kesepakatan dengan pemilik lahan. Ia menjalakan kebijakan tersebut lanataran sudah mendapatkan restu dari Kades. 

“Sebelumnya sudah saya komunikasikan ke Kades, dan Kades setuju,” tandasnya. (pol) 

1 KOMENTAR

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar