Baznas Pusat Harapkan UPZ Rangkul Semua Pihak

0
49

SELONG, Warta RinjaniPengelolaanzakat di tingkat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kecamatan adalah sebuah keniscayaan dalam mengembangkan lembaga amal.

Sesuai peraturan Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) No. 2 tahun 2016 tentang pengelolaan Baznas Unit Pengumpul Zakat bahwa dana zakat yang dihimpun tidak hanya Baznas yang mengelola 100 persen tetapi memfasilitasi penyalurannya di lingkungan UPZ.

Kepal Divisi UPZ Baznas RI, Mohan, SE MSI menegaskan, pembentukan UPZ di setiap desa dan kecamatan bagian dari transparansi. Upaya transparansi ini demi menjaga kepercayaan (trust) dari masyarakat.

Kehadiran UPZ diharapkan lebih baik sehingga ruhnya bisa lebih hidup. Dengan begitu, dalam pelaksanaannya sebagai perpanjangan tangan Baznas di tingkat bawah bisa lebih optimal. Dalam pelaksanaannya pun, UPZ mendapatkan  fasilitas pengelolaannya hingga 70 persen.

“Jika tidak mampu dilaksanakan, maka Baznas yang akan menyalurkannya. UPZ ini merupakan bagian untuk mendorong transparansi dari Baznas itu sendiri. Bahwa dana zakat yang dikumpulkan Baznas dapat diakses,” ujar Mohan, dalam pertemuan dengan seluruh UPZ se-Lombok Timur, di gedung Baznas Lotim, Jum’at (31/1).

Baca Juga  Bahu Jalan Wisata Pantai Labuhan Haji Ambrol

Dijelaskan Mohan, bahwa UPZ sebagai lembaga perpanjangan tangan dari Baznas di tingkat bawah dalam pengelolaan dan penyaluran zakat yang dihimpun dari berbagai sumber. Di tingkat pusat saja, BUMN sekarang ini sudah mengelola zakat sesuai dengan payung hukum UPZ yang ada.

BUMN tidak hanya mengelola dan mengumpulkan zakat. Lebih dari itu mereka juga diberikan fasilitas untuk mendistribusikannya ke lingkungannya lagi.

Baznas dalam sistem perundang-undangan merupakan koordinator dalam pengelolaan zakat maal (harta). Dimana laporan pertanggungjawabannya langsung ke presiden.

UPZ yang telah di-SK-kan kata Mohan, dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya kepada pengurus masjid. Menciptakan trust terhadap pengurus masjid agar dana yang terhimpun dikelola oleh UPZ Baznas. Pengelolaan zakat sesuai dengan asas manfaat bagi kepentingan ummat hendaknya menjadi tujuan semua pihak.

“UPZ melakukan pendekatan kepada masjid-masjid dengan harapan bahwa dana zakat dapat dikelola oleh UPZ Baznas. Lalu, dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) dimana 70 persen dikelola oleh masjid bersangkutan dan 30 persen diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerimanya,” kata Mohan.

Baca Juga  Polres Lotim Gelar Upacara Sertijab Perwira

Sistem kerjasama pengelolaan ini bagian dari transparansi, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah. Dimana, dana zakat tersebut sengaja diendapkan oleh satuan kerja (satker).

I amenyebut, tideak semua pihak bisa menunaikan zakat maal. Berbeda dengan zakat fitrah yang menjadi kewajiban bagi ummat muslim untuk membayarnya.

Zakat maal merupakan zakat penghasilan yang disetarakan dengan pendapatan seseorang yang nilai pendapatannya lebih dari Rp. 5.24 juta setara dengan panen 524 kg bagi petani. Jika per kg itu dihitung Rp. 10 ribu, maka zakat yang wajib disetorkan sebesar 2.5 persen.

Mohan menyebutkan, pengelolaan zakat secara nasional mencapai sekitar Rp. 9 triliun lebih. Namun, sesuai data, seharusnya potensi yang ada berdasarkan penelitian pada tahun 2011, zakat sebenarnya dapat terkumpul hingga Rp. 217 triliun. 

“Dana Baznas yang Rp. 9 triliun ini diantaranya Baznas pusat, propinsi, kabupaten kota serta lembaga amil zakat seperti PKBU, rumah zakat dompet dhuafa, Baitul Maal Hidayatullah, termasuk Laznas Dasi NTB,” jelasnya.

Penyaluran zakat diberikan kepada 8 asnab. diantaranya fakir, miskin, yatim piatu, amil hingga fiisabillillah. (dy)

Suhaidi/Warta Rinjani

ARAHAN: Kepala Divisi UPZ Baznas RI, Mohan SE MSI didampingi salah seorang direktur Baznas Lombok Timur, Abdul Hayyi, tengah memberikan pengarahan kepada UPZ kecamatan.

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar