Bima Finance Dituding Potong Hak Karyawan

0
172
MEDIASI: Kasi PPHI Disnaker Lombok Timur, Subhan Bahtiar kala memediasi Bima Finance dan karyawannya terkait laporan pemotongan hak karyawan. (Hendri Setiawan/Warta Rinjani)

SELONG, Warta Rinjani—Bima Finance belum lama ini dilaporkan karyawannya lantaran memotong hak mereka. Potongan itu dianggap tidak manusiawi lantaran jumlahnya cukup besar.

Karyawan Bima Finance, Supardi mengungkapkan, pihak perusahaan memotong haknya secara bervariasi. Potongan tergantung waktu keterlambatan kehadiran.

“Perusahaan memotong hak kami sebesar Rp 8 ribu per menit,” jelasnya saat mengadu di Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Lotim, Selasa (25/2).

Uang yang dipotong itu, jelasnya, merupakan uang makan. Perusahaan ini memberikan Rp 800 ribu untuk uang makan karyawannya.

Sementara itu, Kasi Kepala Seksi Penyelesaian Persengketaan Hubungan Industrial (PPHI) Disnaker Lombok Timur, Subhan Bahtiar menyatakan, pihak perusahaan Bima Finance hendaknya mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, ia meminta perusahaan melakukan pengupahan kepada karyawannya sesuai dengan upah minimum komulatif (UMK).

Baca Juga  NTB Care, Wujud Keterbukaan Informasi Publik

Akibat dari tindakan yang tidak wajar tersebut, Bima Finance disanksi UU tenaga kerja. Karena ulah perusahaan ini  para karyawan disebutnya sangat dirugikan.

“Jika ada kebijakan perusahaan yang tidak sesuai dengan UU akan dapat sanksi. Bukan saja kepada perusahaan tapi kepada negara pun bapak harus ganti rugi,” jelasnya.

Baca Juga  Rekruitmen BPPD Tidak Transparan, DPRD Lotim Bakal Panggil Dispar

Tak ingin persoalan mengembang, Subhan meminta kepada perusahaan Bima Finance melengkapi perangkat industrialnya. Termasuk aturan pengupahan yang diberlakukan.

Namun begitu pihak perusahaan yang diwakili Budioko tidak dapat memberikan keterangan apapun terkait persoalan yang dialami antara perusahaan dengan karyawannya.

Tidak menemukan titik temu, Subhan meminta pihak perusahaan agar segera memperhatikan sejumlah karyawan tersebut. Jika tidak, Subhan akan merekomendasikan persoalan tersebut kepada Pemprov NTb untuk ditindaklanjuti dikemudian hari.

“Persoalan ini akan berjalan terus hingga tuntas. Untuk itu kita minta kepada perusahaan agar segera memberikan laporan terkait perangkat industrialnya. Jika tidak maka kami akan ajukan kepada pihak provinsi,” tegasnya. (hen)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar