Butuh Anggaran Besar Bangun Jaringan Tersier

0
148
Foto: Kabid PSP Dinas Pertanian Lombok Timur, L Fathul Kasturi SP

SELONG, Warta Rinjani–Luas baku areal persawahan yang harus dialiri jaringan tersier di Lombok Timur mencapai 48 ribu hektar.

Sejatinya, pembangunan jaringan irigasi tersier setiap tahun memperoleh tambahan anggaran. Namun, Dinas Pertanian Lombok Timur akan lebih memprioritaskan daerah yang sudah memiliki jaringan irigasi sekunder dan primer.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi menegaskan, pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan irigasi telah diubah dari kontraktual menjadi swakelola. Langkah ini dilakukan sesuai dengan petunjuk pusat yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian membangun jaringan tersier pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat melalui pembentukan kelompok.

“Pembangunan jaringan irigasi melalui Dana Tugas Perbantuan untuk 950 hektar yang terbagi di 20 titik dengan anggaran sebesar Rp 1,080 miliar,” katanya kepada Warta Rinjani, Jumat (21/2).

Dalam pelaksanaannya, kata L Fathul Kasturi, kelompok tani bertanggung jawab penuh untuk mengelola satu unit jaringan irigasi mengairi areal 45 hektar. Sehingga, masing-masing kelompok disisipkan Rp 54 juta yang dikelola langsung oleh kelompok tani bersangkutan.

Baca Juga  Pemerintah Lebih Lalai Bayar Pajak Ketimbang Masyarakat

Disebutkan Kasturi, anggaran dan kegiatan tahun 2020 ini terjadi peningkatan meski tidak besar. Tahun 2019 lalu, hanya 18 titik atau 850 hektar. Tahun ini, meningkat menjadi 20 titik atau 950 hektar untuk dialiri jaringan tersier.

“Programnya sudah di-CPCL-kan dan akan di-SK- kan. Calon Pelaksana Calon Lokasi (CPCL) ini dalam rangka mengejar target pusat anggaran per triwulan pertama harus 40 persen dan bulan Maret ini akan terpenuhi,” ujarnya.

Penambahan anggaran pusat itu disebutnya sesuai kinerja. Dengan demikian diberikan reward untuk menangani jaringan yang masih belum tersentuh pemerintah.

Namun kata Kasturi, pembangunan jaringan tersier pun dengan melihat potensi air yang ada. Sepanjang ada irigasi sekunder, maka jaringan irigasi tersier akan dibangun. 

Ia berkeyakinan, lahan-lahan yang kurang mendapatkan pasokan air akan terpenuhi walaupun itu hanya dengan air hilir seperti ada pada Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Dinas PUPR.

“Kerjasama lintas sektoral, kelembagaan dan tata kelola air juga tidak diabaikan begitu saja. Dinas Pertanian tidak serta merta berdiri sendiri dalam mengelola jaringan irigasi. Harus ada koordinasi dengan lintas sektor,” jelasnya.

Baca Juga  Hari Donor Darah se Dunia : UTD Dapat Mensuplai Kebutuhan Darah di Lotim

Pengelolaan kepada kelompok tani bukannya tanpa pengawasan. Dinas Pertanian bersama Inspektorat akan selalu memantau pelaksanaannya dari 0 persen hingga 100 persen.

Pengawasan yang terukur selain untuk mewujudkan program pemerintah juga untuk masyarakat itu sendiri.

“Bagus yang mereka kerjakan, bagus pula yang mereka terima. Karena itu untuk lahan pertanian mereka juga,” katanya.

Kebutuhan pembangunan jaringan irigasi tersier di Lombok Timur memang sangat banyak. Luas baku sawah yang mencapai 48 ribu hektar jika dibagi 5  persen, berarti 24 ribu hektar yang dibutuhkan untuk dibuatkan saluran irigasi. Dengan anggaran yang tersedia belum tercukupi. 

“Kira-kira berapa kilometer? Belum dilihat umur ekonomis pekerjaan. Belum selesai pekerjaan yang satu sudah rusak pekerjaan sebelumnya,” tanya Kasturi. Selain dana yang bersumber dari Dana Tugas Perbantuan pemerintah pusat, Dinas Pertanian Lombok Timur juga memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi pembangunan sumber air dangkal dan pembangunan embung sebesar Rp. 2,97 miliar. Kegiatan ini juga sepenuhnya di-swakelola-kan. Masing-masing pembangunan dua embung di Kecamatan Keruak dan Sumber Air Dangkal sebanyak 6 paket kegiatan. (dy)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar