Camat Diduga Rubah Hasil Seleksi Perangkat Desa

0
157
Foto: Agus Masriadi

SIKUR, Warta Rinjani—Proses seleksi dan penjaringan perangkat Desa  Kotaraja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur menuai polemik. Ini mengemuka setelah diaudit pihak Inspektorat Lotim.

Dalam SK seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Kotaraja nomor 740.04/2.KK/IRT/2020 tanggal 10 Februari 2020 ditemukan adanya dugaan manipulasi data yang dilakukan panitia penjaringan.

Inspektur Inspektiorat Lotim, Muhammad Khairi menyebutkan, audit dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap hasil seleksi ditemukan menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Proses seleksi dinilai tidak menjunjung azas transparan adil akuntabilitas dan sarat aroma kolusi dan nepotisme.

“Ditemukan hasil nilai ujian dari empat orang peserta seleksi telah dirubah yang tidak sesuai dengan hasil sebenarnya,” ucapnya, Senin (17/2), kepada Warta Rinjani.

Dikatakan Khairi, perubahan yang dilakukan oleh tim seleksi sangat signifikan dan mempengaruhi hasil dari setiap peserta seleksi.

“Lalu Efendi Oktober SKom (Sekdes terpilih) mendapat nilai sebenarnya 49.00, tapi dirubah menjadi 69,00. Kemudian Mulyadi (Kawil Kebon Dalem terpilih) mendapat nilai sebenarnya 55,00, tapi dirubah menjadi 65,00. Berikutnya, Lalu Rahmatul Qadri SPdI (Kawil Kedondong) mendapat nilai sebenarnya 44,00 tapi dirubah menjadi 62,00 dan L Agus Salim (Kawil terpilih Dasan Petung) mendapatkan nilai sebenarnya 38,00 tapi dirubah menjadi 68,00,” jelasnya.

Ketua Panitia Penjaringan Perangkat Desa Kotaraja, Lalu Chandra Sasmita Rahman menyatakan, pihaknya selaku panitia penjaringan penyaringan perangkat desa tidak tahu menahu mengenai perubahan hasil. Saat bekerja, ia tetap mengacu pada prosedur, yakni Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2018.

Baca Juga  Dikbud Lotim Respon Positif Aturan Pernikahan Dini Dikalangan Pelajar

Hanya saja, ia bersama pemerintah kecamatan telah bekerjasama dalam proses penjaringan. Karena itu, hasil tes penjaringan sepenuhnya diserahkan ke tim penguji kecamatan. 

“Mereka yang melakukan pengetesan, tim kecamatan semua yang berperan di sana. Kita hanya menerima hasil,” sebutnya.

Dikatakan Chandra, saat tim kecamatan melakukan rekapitulasi, ia bersama panitia yang lain melihat prosesnya. Hanya saja pihaknya tidak melihat ketika tim kecamatan sedang entri data. 

“Selesai semua direkap baru kami dikasih hasilnya Kemudian kita umumkan,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Sikur M Saleh membantah tudingan yang dikatakan oleh ketua panitia penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Kotaraja. Ia menepis adanya perubahan hasil rekapitulasi yang dilakukan pihak kecamatan.

“Kita tidak punya wewenang dalam merubahnya. Namun kami bersama-sama melakukannya,” singkatnya.

Kisruh penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Kotaraja ini rupanya ditanggapi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lotim, Agus Masriadi. Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) No. 6 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pihaknya tidak bisa mencampuri apalagi mengintervensi proses pelaksanaan pengangkatan perangkat desa. Kewenangan penuh berada pada kepala desa setempat

“Selama bekerja sesuai dengan aturan dan kewenangannya, bagi kami tidak ada masalah. PMD hanya memastikan pelaksanaannya sesuai aturan. Kita membatasi diri dan tidak punya kewenangan mencampuri urusan  hal-hal yang menjadi kewenangan kepala desa,” katanya.

Baca Juga  Baznas Lotim Lampaui Target Pengumpulan Zakat Selama Ramadhan

Dalam proses penyaringan dan penjaringan perangkat Desa Kotaraja, kata Agus, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan rekomendasi Camat Sikur. Institusi lain tidak berhak mencampuri, terkecuali menyangkut adanya manipulasi atau proses pelaksanaannya tidak transparan.

Inspektorat disebutnya tidak berhak menganulir hasil kerja pansel. Hanya saja, jika terjadi persoalan, Inspektorat hanya bisa memberikan rekomendasi temuan tersebut ke bupati untuk mengeluarkan hasil kerja pansel.

Inspektorat disebutnya hanya memiliki kewenangan mengevaluasi Rencana Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) sebagai salah satu persyaratan dalam proses pencairan Dana Desa (DD).

“Kalau terkait masalah hasil pemeriksaan Inspektorat, sedikit tidak akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan RAPBDes. RAPBDes dibahas dan dimusyawarahkan bersama perangkat desa, BPD dan pemdes. Salah satu di dalamnya terdapat jabatan sekdes,” jelasnya.

Baginya, jika kasus tersebut menjadi krusial dan berimbas pada APBDes, seharusnya oknum sekdes diproses. Bukan malah membatalkan RAPBDes.
Sepanjang pembahasan RAPBDes sesuai aturan dan tata cara penyusunannya, lanjutnya, tidak akan dipersoalkan. “Jangan hanya kesalahan oknum satu orang lalu mengorbankan masyarakat desa setempat,” tegas Agus. (yk-dy)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar