Desa Kumbang Jadi Lokasi PTSL 2020

0
139

MASBAGIK, Warta Rinjani—Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah yang memberikan hak kepada seluruh masyarakat memiliki sertifikat atas lahannya.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Timur (lotim) melalui Ketua Tim Agraria Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Edi Budaya Lutfi menyatakan, program yang dilakukan di Desa Kumbang didasarkan dari hasil tindak lanjut dari rancangan sebelumnya. Sehingga ia memastikan tahun 2020 Desa kumbang menjadi lokasi PTSL.

“Jika dulu ada cerita tentang prona atau tentang sertifikat massal dan sebagainya. Itu belum bisa dipastikan, tapi sekarang sudah pasti dan di hadapan kita sudah ada surat keputusan (SK) penetapan lokasi,” katanya, Rabu (29/1).

Lanjut dikatakan Edi, dapat dimaklumi bagaimana perasaan para kepala wilayah (Kawil) akibat informasi yang tidak jelas. Ini mengakibatkan traumatik di masyarakat, sebab setiap kegiatan selalu dibayang-bayangi dengan ketidakpastian. Namun Edi meyakinkan, jika saat ini program tersebut akan terealisasi.

Baca Juga  Suntik Vaksinasi Covid-19 Capai 100 Persen

“Saya siap mempertaruhkan diri bagaimana kegiatan ini bisa jalan. Sebagai tindak lanjut dari apa yang menjadi kegiatan ini, kami telah membawa tim yakni tim fisik dan tim yuridis serta petugas ukur,” ujarnya.

Dikatakan Edy, petugas ukur yang dibawanya sudah siap dalam menjalankan tugas mengukur semua bidang tanah yang ada di Desa Kumbang. “Itu untuk keseriusan kita dalam mensukseskan program ini,” katanya.

Lebih jauh Edi mengimbau kepada Pemerintah Desa Kumbang agar turut menyukseskan program ini. Kesuksesan program ini disebutnya tidak lepas dari dukungan masyarakat.

Edi dalam sosialisasinya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) dengan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat berbeda. Sebab dalam Prona masyarakat yang akan mendapatkan sertifikat dipilih. Namun di PTSL ini mengacu kepada seluruh tanah yang ada.

Baca Juga  Telkom Indonesia Targetkan Pemasangan Fiber Optik di Mandalika Tuntas September 2021

“Jadi perlu diketahui sama Pak Kadus dan Pak Kades bahwa prona dan PTSL itu berbeda,” jelasnya.

Edi menegaskan, tarif per satu berkas dalam pembuatan sertifikat tanah melalui program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pemerintah Desa di maksimal menarik tarif Rp 350 ribu. Jumlah ini karena jumlah telah diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 27 tahun 2017.

“Ini yang menjadi payung hukum dalam bekerja. Tidak ada lagi yang mengkhawatirkan karena itu merupakan legalitas kita untuk meminta biaya kepada masyarakat terutama pra sertifikat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kumbang,  M Taufik berharap, Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bisa memberikan dampak positif serta meminta kepada semua kepala wilayah agar segera memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat di masing-masing wilayah. “Kita berharap dengan adanya program ini supaya betul-betul tersosialisasikan di masyarakat,” harapnya. (cr-yk)

Berita & Photo : Hairul Subawaih/Warta Rinjani
Berita Photo : “SOSIALISASI” Petugas BPN menggelar sosialisasi terkait kepemilikan sertifikat tanah lewat program PTSL.

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar