Desa Sajang Keluhkan Air Bersih

0
92
Kepala Desa Sajang, H Kanahan. (Saipul Yakin/Warta Rinjani)

SEMBALUN, Warta Rinjani—Berada di kaki Gunung Rinjani, tak menjadi jaminan bagi Desa Sajang, Kecamatan Sembalun berkecukupan dengan air. Sebaliknya, desa ini tercatat sebagai salah satu desa yang mengalami kesulitan air.

“Air yang sangat sulit kami rasakan terutama air irigasi pertanian,” ucap Kepala Desa Sajang, H Kanahan, kepada Warta Rinjani, Selasa (25/2).

Puncak terparah kesulitan air yang dirasakan, sebutnya terutama pada musim kemarau. Saat itu debit air sungai yang mengalir sangat sedikit.

Permsalahan air di Desa Sajang, sebutnya, sudaha lama. Menyiasati kekurangan air yang ada, masyarakat bersama pemerintah desa (pemdes) mengaliri air melalui mata air yang ada di gunung.

Ia mengatakan, jarak dari desa ke mata air yang ada di Gunung Rinjani mencapai ratusan kilometer. Untuk mendapatkan air, warga dan pemerintah desa memasang pipa mengalirkan air yang ada.

Baca Juga  Berdayakan Ekonomi Mustahiq, Baznas Lotim Gandeng Instansi Pemerintah

“Masang pipa air itu di atas tebing dengan kemiringan 80 derajat. Salah sedikit bisa jatuh,” katanya.

Tapi saat ini,  sebutnya, mata air tersebut tertimbun akibat gempa tahun 2018 yang lalu. Karena itu, Pemdes setempat mencoba mencari titik air untuk membuat sumur bor sebagai solusi kondisi air. Tapi, tidak ada satu pun titik air yang ia temui. 

“Dari hampir sepuluh titik, tidak ada satu pun titik air yang kita temui,” ucapnya heran. 

Ia mecoba melakukan pengeboran di dua titik. Tapi, air tidak kunjung ditemui. Padahal, menurutnya penggalian sudah sampai kedalaman hampir 20 meter.

“Air belum muncul malah, alat galiannya yang patah,” katanya. 

Selain air, sebutnya, yang menjadi persoalan adalah kondisi kantor desa yang sampai saat ini masih belum bisa diperbaiki. Buntut dari gempa kemarin, ia pernah coba usulkan pembangunan kantor desa dari dana desa (DD) senilai Rp 700 juta. 

Baca Juga  Selain Somasi, ASITA Lotim Minta Rekrutmen BPPD Lotim, Diulang

Niat tersebut ia konsultasikan dengan berberapa instansi seperti PMD, Inspektorat, bahkan sampai ke bupati. Alhasil Bupati mengamini niat tersebut dengan mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan kantor desa melalui DD. 

Namun ketika masuk ke aplikasi Siskuedes, tidak ada form laporan. Ia pun menunda niatan tersebut. Ia lantas melanjutkan misinya dengan menemui Kementrian Desa. Hanya saja, pihaknya diminta jangan bekerja di luar aturan.

“Setelah dijawab seperti itu, ya saya mengurungkan niat bangun melalui DD. Berarti harus mencari sumber lain di luar DD dan tidak mengikat,” terangnya. 

Ia membeberkan, jumlah dana desa ditambah ADD dan sumber lainnya berjumlah Rp 2 miliar. Tapi, menurutnya, anggaran sejumlah tersebut tidak banyak, karena hanya akan bisa membangun beberapa kegiatan prioritas saja. (pol)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar