Dewan Kritik Bale Mediasi

0
199
KRITIK: Keberadaan Bale Mediasi dikritik oleh jajaran DPRD Lotim lantaran pengukuhannya dianggap tidak prosedural. (Suhaidi/Warta Rinjani)

SELONG, Warta Rinjani—Keberadaan Bale Mediasi yang terbentuk awal Februari 2020 lalu menjadi sasaran kritik kalangan anggota DPRD Lombok Timur (Lotim). Pengukuhan Bale Mediasi dianggap tergesa-gesa dan terkesan tidak prosedural.

Kritik ini disampaikan langsung Ketua DPRD Lotim, Murnan. Kritikannya itu dilemparkan saat dengar pendapat bersama Kepala Badan Keselamatan dan Pembangunan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Lotim, Salmun Rahman, SH, diruang Komisi I, Selasa (25/2).

Murnan mengaku menyayangkan eksekutif yang terburu-buru mengukuhkan lembaga itu. Seharusnya, Bakesbangpoldagri Lotim bisa menyampaikan secara resmi pembentukan Bale Mediasi kepada lembaga dewan sebagai salah satu unsur pemerintahan di tingkat daerah.

Akibat tidak adanya koordinasi, jelasnya, keberadaan Bale Mediasi ini berdampak pada penggunaan anggaran. Terlebih penggunaan setiap anggaran haru melalui prosedur pembahasan di tingkat dewan.

“Keberadaan lembaga dewan seolah -olah tidak dianggap lagi sebagai mitra oleh eksekutif. Akhirnya, kita harus bicarakan anggaran lagi. Sementara pada penetapan APBD 2020, anggaran untuk Bale Mediasi tidak dialokasikan,” tegasnya.

Secara kelembagaan, dewan sangat mendukung keberadaan Bale Mediasi. Lembaga ini disebutnya penting untuk membantu persoalan hukum di tengah masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Baca Juga  NTB Care, Wujud Keterbukaan Informasi Publik

DPRD Lotim mengancam tidak akan menganggarkan kegiatan Bale Mediasi sesuai usulan yang dilayangkan yakni sebesar Rp 575 juta. Ini karena lembaga ini tidak memiliki payung hukum yang jelas berupa peraturan daerah (Perda).

“Jika belum di-Perda-kan maka anggaran Bale Mediasi tidak bisa dipergunakan meski harus mengambil atau meniadakan program kegiatan pada instansi bersangkutan,” lanjutnya.

Murnan menegaskan, keberadaan bale Medias ini menyangkut persoalan anggaran. Namun di lain sisi, perda yangmenjadi payung hukum lembaga ini belum ada.

Praktis, kegiatan anggaran di dinas terkait dipangkas hanya untuk menambal anggaran untuk kegiatan bale mediasi. Sementara postur anggaran belum disepakati.

Ia khawatir, jika anggaran kegiatan lain dipaksakan untuk dipergunakan pada kegiatan Bale Mediasi, akan jadi persoalan di kemudian hari. Sementara alokasi kegiatan pada dua institusi itu sudah jelas dan sudah diketok dalam APBD 2020 dan telah di-perda-kan untuk dilaksanakan.

Baca Juga  71 Orang Ikuti Tes Akademik Seleksi Balon Pilkades

Murnan juga menyayangkan adanya peran dan tugas Bale Mediasi dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang tumpang tindih.  Ia mengharapkan tidak ada perbedaan pandangan pada pembentukan dua lembaga tersebut untuk dilaksanakan.

Menjawab kritikan Ketua DPRD Lotim, Kepala Badan Kesbangpoldagri Lombok Timur, Salmun Rahman SH, menganggap bahwa anggaran kegiatan pada Bakesbangpoldagri tidak dihilangkan akan tetapi volumenya akan dikurangi.

“Anggaran untuk mendukung program kegiatan Bale Mediasi sebesar Rp 575 bersumber dari pengurangan volume sejumlah kegiatan,” jelas Salmun.

Mantan Kasatpol PP Lotim itu mengakui bahwa dengan anggaran itu kegiatan Bale Mediasi  hanya bisa berjalan 10 bulan. Sehingga ia berharap pada APBD Perubahan dapat dianggarkan kembali.

Salmun juga membantah bila pihaknya tidak pernah berkoordinasi dengan pihak legislatif. Tanggal 7 Februari 2020 lalu, Ketua Bale Mediasi Provinsi NTB, L Mariyun SH bersama anggota Komisi I DPRD NTB melakukan rapat dengar pendapat bersama sejumlah Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak aparat desa/kelurahan di Lotim.

Pertemuan itu disebutnya sebagai wujud pengenalan sekaligus sosialisasi bahwa Bale Mediasi berupaya menyelesaikan perkara baik perdata maupun pidana. Kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa nantinya akan diselesaikan hingga mendapatkan keputusan  tetap (inkrah)  dari lembaga pengadilan. (dy)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar