Dewan Minta Tunda Relokasi Pasar Paok Motong

0
325

SELONG, Warta Rinjani—Setelah melakukan perdebatan cukup panjang antara para pimpinan OPD terkait relokasi pedagang Pasar Paok Motong dipastikan proses relokasi ditunda. Penundaan ini lantaran belum adanya titik temu penyelesaian yang ditawarkan terhadap para pedagang.

Kondisi ini mengemuka dalam dengar pendapat (hearing) yang dilakukan para pedagang bersama para wakil rakyat Lotim tersebut, Selasa (4/2).

Anggota DPRD Lotim, L Hasan Rahman mengatakan, penundaan ini dilaksanakan lantaran belum ada titik temu antara pemerintah dengan pedagang. Masalah yaang mengemuka di antara kedua belah pihak terutama terkait dengan persoalan Hak Guna Bangun (HGB) yang dipegang pedagang.

“Dari tanggapan-tanggapan tadi, jadi jelas tidak siap beliau-beliau (eksekutif) ini,” katanya sambil menunjuk para OPD terkait.

Melihat kondisi yang ada di pasar baru Paok Motong, sambungan Rahman, jelas masih belum cukup untuk menampung para pedagang. Terlebih jumlah para pedagang mencapai ribuan. Karena itu, baginya perlu ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah dalam relokasi.

Salah satu pemilik HGB Pasar Paok Motong Syamsuddin Gahtan menyatakan, pihaknya sanhgat mendukung semua kebijakan Bupati Lombok Timur dalam relokasi pedagang. Namun yang menjadi persoalan dalam relokasi ini adalah daya tampung pasar baru yang masih belum cukup.

Gahtan juga menyebutkan ukuran bangunan HGB diketahuinya tidak sama dengan bangunan yang ada di pasar lama sekarang. Karena itu, ia bersama para pedagang lainnya untuk bermusyawarah dengan pemerintah daerah dengan tujuan supaya ada solusi.

Baca Juga  Suntik Vaksinasi Covid-19 Capai 100 Persen

“Saya yakin kalau bermusyawarah begini banyak jalan keluarnya,” jelasnya.

Dalam hearing tersebut Gahtan menyampaikan, permasalahan yang ada sekarang adalah lama waktu HGB yang masih tinggal 7 tahun. Namun dari pihak Bapenda mengurangi 5 tahun sehingga  sisanya 2 tahun dengan perhitungan kalau bangunan itu nol biayanya karena dihitung dari penyusutan.

“Nah sekarang dipindah ke pasar baru tidak ada masalah, kecilan pun tidak masalah. Asalkan sisa waktu yang 7 tahun tidak dikurangi,” jelasnya.

Mantan anggota DPRD Lotim itupun menjelaskan bahwa HGB itu sebenarnya bisa dijual ke pihak bank untuk mendapatkan modal usaha. Namun karena isu pemindahan akhirnya membuat bank tidak berani memberi pinjaman.

“Maka dari itu, kami hanya minta keadilan saja. Hanya satu tuntutan kami adil yang berkeadilan,” jelasnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Timur Hj Masnan menyatakan, pemerintah menyadari jika pasar yang baru masih tidak memadai untuk menampung pedagang. Pasar ini dibangun bersumber dari dana kementerian dan APBD.

“Pekerjaannya sudah rampung 100 persen. Karena sudah selesai dibangun, maka pedagang diminta direlokasi,” jelasnya.

Masnan menyebutkan bahwa, proses relokasi tidak dilakukan serta merta. Ini dilakukan karena pihaknya mempertimbangkan agar para pedagang bisa berjualan langsung.

Baca Juga  Hari Donor Darah se Dunia : UTD Dapat Mensuplai Kebutuhan Darah di Lotim

Dalam relokasi ini, tandasnya, dipastikan akan menjunjung rasa keadilan. Pertimbangan ini diambil lantaran tidak ingin melihat pedagang dirugikan.

Karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tetap memberikan pemaparan yang baik dan elok. Terkait persoalan HGB yang dipegang para pedagang dipastikan tidak akan merugikan siapapun.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Retribusi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Jayadi  menyebutkan, para pedagang yang ada di Pasar Paok Motong berdasarkan data izin yang ada berjumlah 756 orang. Namun setiap hari Jumat ada tambahan lebih 400 orang yang berdagang. Akibatnya jumlah pedagang mencapai 1 ribu lebih.

“Jumlah los pasar lama 12 unit, jumlah kios 61. Dimana 40 unit merupakan HGB dan 21 dibangun swadaya oleh pedagang dengan luas pasar lama 1 hektar lebih,” jelasnya.

Di pasar baru Paok Motong, lanjutnya, jumlah Los yang terbangun hanya 6 unit dengan 39 kios. Dimana ukuran kiosnya bervariasi sesuai acuan dari pemerintah pusat.

Ukuran kios di pasar baru, lanjutnya, yakni 4×6, 4×4 dan 3×2,3 meter. Dimana tarif sewa yang diberlakukan bervariasi sesuai dengan SK Bupati tentang penerapan tarif. Sementara luas areal yang terbangun kurang lebih 80 are.

“Mengacu dari jumlah itu, tentu jumlahnya masih kurang. Tetapi pemerintah sudah berjanji akan melengkapi,” tutupnya. (cr-yk)

Berita & Foto : HAIRUL SUBAWAIH/WARTA RINJANI
Berita Foto : “HEARING” Kalangan pedagang di Pasar Paok Motong menggelar hearing di Kantor DPRD Lotim terkait upaya relokasi ke pasar baru.

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar