Dewan Sorot Kondisi Pendidikan di Selatan

0
175

JEROWARU, Warta Rinjani—Kalangan Komisi II DPRD Lombok Timur (Lotim) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Yayasan Qudratusshalihin (Yaqin) di Dusun Pemondah, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Selasa (21/1). Kunjungan kerja tersebut untuk melihat langsung kondisi pendidikan di daerah selatan Lotim. 

Ketua Komisi II DPRD Lotim Abdul Muhit mengatakan, kondisi tempat belajar di daerah selatan selama ini jarang mendapat perhatian. Pendidikan di wilayah ini harus mendapat atensi lebih kedepan.

“Untuk itu Komisi II turun ke lapangan untuk melihat lansung kondisi fasilitas pendidikan di wilayah ini,” katanya.

Aksi turun lapangan ini, jelasnya, untuk melihat lebih dekat fakta yang ada. Pihaknya ingin melihat menyaksikan langsung fasilitas dan kelayakan sarana belajar  mengajar terutama di daerah terpencil.

Kunjungannya ini disebutnya satu mata rantai dengan kondisi perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Lotim. Dimana IPM Lotim disebutnya masih bertengger di klasemen buncit.

Dengan turun di lapangan, Komisi II DPRD Lotim ingin mengetahui penyebab keterpurukan pendidikan di daerah ini. Padahal di lain sisi, lembaga pendidikan jumlahnya sangat banyakm, tapi tidak dibarengi dengan pengingkatan kualitas.

Di tengah keterbatasan fasilitas, pihaknya mengaku bersyukur masih banyak kalangan pendidik yang bersedia mengajar. Terlebih lagi gaji mereka hanya sekedar saja.

Komisi II, terangnya, berkewajiban mengawal semua perangkat pendidikan, terutama guru swasta. Pengawalan ini dianggap penting lantaran ada perlakuan berbeda dengan guru berstatus pegawai negeri.

Baca Juga  Mantan Kades Banjar Sari Ditahan Penyidik Kejari Lotim

“Sebenarnya bukan besaran bantuan, namun kemerataan itu yang perlu terutama untuk sekolah-sekolah swasta,” ucapnya. 

Ia mengatakan, bantuan ke sekolah swasata terutama yang berada di pelosok jangan sampai terlewatkan begitu saja. Menjadi catatan, bahwa sekolah yang berada di pelosok Lotim disebutnya menjadi bagian aset penting dalam mengawal pembangunan IPM.

Ia meminta agar pandangan sebelah mata terhadap guru swasta tidak disepelekan. Jikapun alasannya terbentur aturan, pemerintah disebutnya harus mencari jalan dari sumber-sumber yang lain.

“Harapan kita semoga kepala daerah serius mengawal guru honorer terutama di sekolah swasta,” ucapnya.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur mengatakan, jumlah guru di Lotim jumlahnya sangat besar. Banyaknya jumlah guru ini terutama berasal dari honorer atau swasta. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan guru negeri. 

“Jumlah guru negeri 5.900 orang, sedangkan guru swasta 9.600,” ungkapnya.

Lebih rinci dibeberkan, jumlah guru TK negeri 191 sedangkan di swasta 1.900 orang. Di jenjang Sekolah Dasar (SD), guru negeri 4.200 sedangkan swasta 4.400. Menyusul di jenjang SMP guru negeri 1.500 sedangkan di swasta 3.500.

Ia menyebutkan, banyaknya guru ini ada kalanya menjadi masalah. Namun di lain sisi, ada kalanya menjadi keuntungan. Jumlah guru yang banyak ini terutama dirasakan bermasalah dari sisi keuangan daerah.

Baca Juga  Wagub NTB Minta Dukungan Akademisi Sukseskan Revitalisasi Posyandu

“Melalui SK GTT yang dikeluarkan pemerintah hanya mampu membiayai 3.500 orang. Namun dari jumlah tersebut hanya mampu membayar 448 orang,” jelasnya.

Keterbatasan anggaran ini disebutnya sangat membutuhkan intervensi kalangan dewan. Intervensi ini dianggap terutama dalam urusan penganggaran agar guru-guru yang ada lebih sejahtera.

Ia mengatakan, pemerintah daerah sangat perhatian dengan pendidikan. Ini bisa dilihat dari data yang dimiliki pihaknya yang sudah mensuport sekolah swasta maupun negeri.

Menurutnya, pemerintah tidak pernah membedakan antara sekolah swasta dan negeri. Selama masuk dalam data dan kategori memenuhi syarat dipastikan dapat menerima bantuan. 

Menjadi persoalan lain, jelasnya, kadang-kadang sekolah bersikap pasif. Sekolah cenderung hanya ingin menerima bantuan saja. Di lain sisi, tidak sedikit darei mereka yang mengabaikan data di Dapodik.

Ia lantas membeberkan kondisi laporan dapodik sekolah yang cenderung dianggap baik. Pihak sekolah melaporkan kondisi sarana dan prasarananya baik.

Contoh, sekolah melaporkan jumlah ruangan yang cukup. Namun di lain sisi, kondisi jumlah siswa tidak sinkron dengan laporan yang ada.

Sekolah disebutnya lupa bahwa lewat data Dapodik, pihaknya bisa menilai. Karena itu, jika laporan yang diberikan baik, maka kemungkinan turunnya bantuan juga akan sangat kecil.

“Kalau soal guru, Bupati Lombok Timur keras, bahkan saya kena semprot. Bupati Lotim inginkan semua guru di Lotim, baik swasta atapun negeri tidak dibedakan,” tandasnya. (cr-pol) 

Berita dan Photo : Saipul Yakin/Warta Rinjani
Berita Photo “KUNJUNGAN” Jajaran Komisi II DPRD Lotim kala berkunjung di sejumlah sekolah di kawasan selatan Lotim.

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar