Dinsos Lotim Labelisasi Rumah Penerima PKH

0
201

SELONG,Warta Rinjani–Labelisasi rumah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur mulai diberlakukan. 

Salah satu titik yang dilabelisasi ini di dilakukan di Dusun Monjet, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lotim, H Ahmad mengungkapkan, Lombok Timur kini tengah mengejar target menurunkan angka kemiskinan menjadi 12 persen dari angka 16,15 persen pada tahu 2019. Artinya, ada penurunan 0,40 persen dari 16,55 persen tahun 2018 yang lalu. 

Tahun 2019, jelasnya, data penerima manfaat di Dinsos Lombok Timur masih berkutat di angka 148 ribu orang. Namun, ia memprediksikan akan terjadi penurunan hingga 10.000 keluarga penerima manfaat PKH.

“Dari 148 ribu orang penerima PKH beberapa data masih ada yang bermasalah, maka kita cek ke lapangan dan melakukan labelisasi,” katanya, belum lama ini.

Dinas Sosial menemukan hampir 13 ribu data ganda dari 148 ribu penerima manfaat. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan data orang tidak dicantumkan bahkan ada yang sudah meninggal dunia. 

Kegiatan ini sebagai target graduasi program. Pelabelan ini juga merupakan bagian dari verifikasi data. Sebelumnya sekitar 28 orang yang menyatakan diri mundur sebagai penerima bantuan PKH. 

Pelabelan ini juga bertujuan mengetahui kondisi riil di lapangan. Apakah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan bukan KPM benar adanya. “Contohnya, ada salah seorang warga terpaksa mengundurkan diri sebagai KPM ketika tim tiba di lokasi karena dianggap sudah mampu,” ungkapnya. 

Baca Juga  Dikbud Lotim Respon Positif Aturan Pernikahan Dini Dikalangan Pelajar

Ahmad tidak menampik bahwa masih banyak persoalan klasik terjadi di tengah masyarakat. Program bantuan PKH sering tidak tepat sasaran. Di dusun Monjet, contoh nyata salah seorang penerima PKH, Amaq Lola, ternyata punya rumah bertingkat. Sementara di samping rumahnya, ternyata ada warga yang tidak menerima PKH dan dinding rumahnya hanya tertutup pagar.

Kurangnya update data sebagai salah satu penyebab munculnya nama penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Diketahui bahwa data yang digunakan  tahun 2011 sampai 2018. Meskipun diketahui saat itu sistem pendataan masih menggunakan manual.

Kesalahan entri data terkait masuknya sejumlah nama yang tidak berhak menerima PKH, karena desakan dari Kementerian Sosial untuk diverifikasi oleh Kemeneterian Keuangan. Namun baginya, alasan itu sepertinya tidak bisa diterima. Terpenting, memasukan nama penerima PKH bukan karena unsur subyektifitas tetapi lebih mengedepankan kondisi riil dari penerima manfaat itu sendiri.

“Penerima PKH tidak hanya modal kedekatan tetapi harus profesional. Jika tidak tentu hal semacam ini tidak akan terjadi,” tandasnya. 

Program ini akan terus digalakan di setiap desa dengan menggandeng Polmas, Danpos, TKSK, Korcam. Sehingga tidak lagi ada kesalahan lagi seperti yang ditemukan saat ini.

Baca Juga  IKLAN

Katanya, data akan diupdate per tiga bulan sekali. Tujuannya, agar orang yang tergraduasi diganti dengan masyarakat yang belum menerima PKH. 

Terpisah, Bupati Lombok Timur, Drs HM Muhammad Sukiman Azmy mengatakan, bahwa masyarakat yang sudah dilabeli oleh petugas akan diberikan sertifikat. Ia berharap, masyarakat dapat lepas dari kungkungan kemiskinan sehingga tidak masuk dalam kategori penerima bantuan PKH. 

“Bagi rumah yang sudah dilabeli akan diberikan sertifikat, langsung tanda tangan bupati,” terangnya.

Sukiman menitikberatkan pada prinsip kehati-hatian dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima PKH. Untuk itu, pendataan yang jelas dan terarah dapat mengurangi salah sasaran.

Sementara itu, Koordinator PKH Kecamatan Sakra Barat, Saparwadi berjanji, pihaknya akan melanjutkan program labelisasi terhadap penerima dengan kategori sejahtera. Hingga saat ini, sebanyak 25 orang yang menyatakan mengudurkan diri sebagai penerima manfaat. 

Bagi masyarakat yang mampu akan dikeluarkan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Tindak lanjut ini sebagai bentuk graduasi terhadap mereka yang dianggap tidak layak sebagai penerima bantuan PKH. 

Pengusulan nama penerima manfaat terdata dari operator desa. Dan, yang dinyatakan graduasi akan digantikan di Kementerian Sosial. 

“Ada juga yang dikeluarkan oleh sistem karena usia kurang dari 70 tahun. Sebelumnya, aturannya berusia  60 tahun. Data awal, 4.000 orang di Kecamatan Sakra Barat, penerima PKH kini tinggal 3.500 orang karena  dikeluarkan oleh sistem dan graduasi,” terangnya. (cr-pol) 

Saipul Yakin/Warta Rinjani

LABELISASI: Dinas Sosial Lotim labelisasi setiap rumah warga penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Sakra Barat, Lotim.

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar