Dishub Lotim Beri sinyal Naikkan Pajak dan Retribusi untuk Tingkatkan PAD

0
116

LOMBOK TIMUR, wartarinjani.net – Dinas Perhubungan Lombok Timur menerapkan kebijakan baru penyesuaian tarif retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2021. Mengingat 10 tahun lamanya penyesuaian tarif tersebut belum pernah dinaikkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, Purnama Hadi, menyebutkan, penyesuaian tarif  pada dinas yang dipimpinnya dinilai sesuai tuntutan zaman. Karena sudah 10 tahun lamanya tidak pernah naik.
Ia mencontohkan, tarif retribusi parkir Rp. 1.000 Rupiah pada saat tahun 2010 nilainya tinggi. Namun berbeda dengan Rp. 1.000 Rupiah pada tahun 2020 dinilai  rendah. Demikian pula untuk retribusi Penguji Kendaraan Bermotor (PKB). Lotim masih berada pada angka Rp. 65 Ribu.

“Saya akan mencoba ke pimpinan untuk mengajukan penyesuaian tarif cukup 100 persen sajalah dari Rp. 1.000 menjadi Rp. 2.000, yang tadinya Rp. 65 Ribu untuk penguji berkendara motor menjadi Rp. 130 Ribu. Saya rasa itu cukup stabil karena sudah 10 Tahun juga tidak pernah naik,” ungkap Purnama Hadi.

Baca Juga  Pemerintah Lebih Lalai Bayar Pajak Ketimbang Masyarakat

Penyesuaian tarif tersebut kata Purnama Hadi, untuk meningkatkan PAD.
Ia menargetkan pada tahun 2021 naik menjadi 55 persen dari PAD sebelumnya. Pada tahun 2020 target yang tercapai saat ini berjumlah Rp. 1.975.000.000 dan akan naik menjadi  55 persen di tahun 2021.

“Selain mencari potensi, banyak parkir-parkir liar yang harus kita ditangani dan benahi.  Penyesuaian tarif ini ditempuh untuk mengejar target tersebut,” ungkapnya.

Rapat sidang paripurna baru lalu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tahun 2016 dimana pemda berhak menarik retribusi parkir. Tetapi tidak dijelaskan secara rinci Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana yang akan berhak menangani retribusi parkir tersebut. Sebanyak 40 OPD memiliki kewenangan masing-masing.

Baca Juga  Sandiaga Uno: Pacoa Jara, Magnet Pariwisata NTB yang Mendunia

“Ada 40 OPD, lalu dinas mana yang berhak menangani retribusi parkir itu. Inilah yang perlu diatur penjabarannya,” ujarnya.

Karenanya, kata Purnama Hadi, Perda itu harus ditindaklanjuti dengan menerbitkan  peraturan Bupati (Perbup) dengan menunjuk salah satu dari OPD tersebut untuk menangani parkir. Sehingga PAD terkonsentrasi dan terkontrol oleh OPD bersangkutan.

Purnama Hadi mengakui bahwa retribusi parkir diserahkan pada masing-masing OPD. Misalnya, Parkir di rumah sakit, Bapenda, Puskesmas dan beberapa OPD lainnya menarik retribusi parkir.
Dia tak menampik jika masing-masing OPD mempunyai target PAD. (wr-sid)

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar