E-Litigasi Mulai Diterapkan Bagi Warga Berperkara

0
116

SELONG, Warta RinjaniPERATURAN Mahkamah Agung (MA) No. 1 tahun 2019 telah mulai diterapkan. Regulasi ini mengatur tentang tatacara berperkara secara elektronik atau e-litigasi.

Sistem ini disebut-sebut sebagai salah satu cara mempermudah akses para pihak yang berperkara (tergugat/penggugat) untuk mengajukan gugatan hukum. E-litigasi sebelumnya bernama e-court dicanangkan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) sejak tanggal 2 Januari 2020.

“Sistem ini menjadi terobosan baru yang dicanangkan di semua lembaga peradilan di seluruh Indonesia,” kata Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Selong, Lombok Timur, H. Gunawan, SH, kepada Warta Rinjani, belum lama ini.

Dalam pelaksanaannya, berperkara dibagi dua, yakni pengguna terdaftar yang disebut advokat (pengacara) dan tidak terdaftar yakni masyarakat umum.

DIjelaskan H. Gunawan, Sistem pendaftaran bagi advokat, user yang didapatkan advokat diperoleh dari Pengadilan Tinggi (PT) tempat ia disumpah. User tersebut digunakan untuk mendaftarkan perkaranya secara online. 

“Login ke aplikasi e-court MA. Apakah dia (advokat) memasukkan gugatan, menjawab gugatan (replik) atau duplik sampai adanya putusan dari pengadilan,” ujar Gunawan.

Ia menegaskan bahwa advokat wajib hukumnya berperkara secara elektronik. Seorang advokat (kuasa hukum) dapat melakukan  gugatan dengan memanfaatkan teknologi elektronik digital dari jarak jauh. Salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi digital tersebut diakses melalui android (handphone)

Baca Juga  Selain Somasi, ASITA Lotim Minta Rekrutmen BPPD Lotim, Diulang

“Dengan sistem e-court ini bisa jadi kantor pengadilan akan sepi. Dan, seluruh akses pendaftaran gugatan melalui sistem nirkabel,” jelasnya. 

Demikian pula dengan pengguna lainnya yang berasal dari masyarakat umum. Pihak pengadilan berperan mendaftarkan pihak yang berperkara dengan catatan mereka memiliki alamat e-mail dan nomor rekening. Sepanjang memiliki jaringan seluler berbasis android, masyarakat hanya membutuhkan sekali klik. Namun, sebelumnya harus diverifikasi melalui handphonenya. 

“Pengguna tersebut mau upload sendiri atau staf pengadilan yang membantu untuk diupload kan. Terpenting mereka sudah memiliki akun e-court sendiri. sampai perkara itu putus,” ungkapnya.

Kelebihan dari sistem e-litigasi tersebut menurutnya, baik tergugat ataupun penggugat cukup mendaftarkan secara online gugatan perkaranya. Pihak-pihak yang berperkara tidak harus hadir ke ke kantor pengadilan. Pengalaman yang terjadi, tidak puas bagi masyarakat jika tidak menghadiri proses persidangan.

Namun, Ketua PA Lombok Timur ini beharap banyak bahwa pihak yang berperkara  wajib hadir saat sidang pertama. Hal ini untuk memperjelas posisi kedua belah pihak. Sehingga pengadilan akan mempertanyakan mereka, apakah dalam persidangan nanti tergugat ataupun penggugat akan menggunakan sistem e-court ini. 

Baca Juga  IKLAN

“Jika yang berperkara setuju maka jadwal sidang akan ditentukan dengan hanya melihat sistem online. Tetapi, harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Sementara jika perkara perceraian, wajib hukumnya hadir. Tidak boleh hanya kuasa hukumnya. Ini bukan persoalan transaksi biasa, tapi ini masalah agama,” tandasnya.

Gunawan juga meminta kepada semua pihak jangan ada stigma kalau e-court ini untuk mempermudah perceraian. Dalam persidangan nanti akan ada tahapan-tahapan yang dilalui yang justru akan mempersulit perceraian.

Kemudahan akses katanya, guna memperlancar setiap gugatan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara terutama di kota-kota besar karena kesibukan.  

“Aplikasi link @ecourt mahkamah agung.go.id. tertera perintah untuk mengisi data-data pada e-mail.

Dalam aplikasi itu akan menafsirkan biaya sesuai jarak. Termasuk muncul  virtual akunnya,” demikian H. Gunawan. (dy)

Berita dan Photo : Suhaedy/Warta Rinjani
Berita Photo : “Penjelasan E-Legitimasi” Mempermudah akses gugatan bagi pihak yang bersengketa, lembaga peradilan menerapkan sistem e-litigasi.

Terimakasih, Silahkan diskusi di kolom komentar